Kejagung Setor Rp 11,4 Triliun, Menkeu Purbaya: Uang Negara Makin Banyak!

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa uang negara semakin banyak setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara pada Jumat (10/4).

Ia menyebut, nantinya uang itu akan masuk dalam pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, sebagian kecilnya masuk ke dalam pos penerimaan pajak.

"Ini kan pasti (masuk) PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya (negara) lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," ujar Purbaya kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4).

Lebih lanjut, Purbaya juga membeberkan bahwa uang itu nantinya akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian, juga akan disalurkan untuk belanja Kejagung hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Meski begitu, Purbaya tidak merinci lebih detail, berapa porsi alokasi anggarannya.

Ia hanya memastikan bahwa penindakan yang dilakukan Kejagung masih akan terus berlanjut. Dengan begitu, kata dia, ke depan akan ada lagi setoran yang diberikan Kejagung kepada negara.
 
"Bisa (untuk tambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," beber Purbaya.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (10/4). Total dana yang diserahkan mencapai Rp 11.420.104.815.858.

Dana Rp 11,4 triliun tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni Rp 7.230.036.440.742 dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan, Rp 1.967.867.845.912 dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil penanganan tindak pidana korupsi.