JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Jogjakarta mengusulkan anggaran Rp 10 miliar untuk mengonversi 1.000 becak motor (bentor) menjadi becak bertenaga listrik. Hal itu sebagai langkah awal penataan moda transportasi roda tiga di kota tersebut.

Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo mengatakan, usul itu diajukan untuk dibahas dalam alokasi anggaran 2026, baik melalui APBD maupun kemungkinan dukungan Dana Keistimewaan (Danais). ”Kami mengusulkan untuk kita anggarkan, kurang lebih Rp10 miliar, mudah-mudahan disetujui semua pihak,” ujar dia seperti dilansir dari Antara.

Hasto menyebut anggaran tersebut akan diberikan dalam bentuk hibah untuk membantu para pemilik bentor mengganti mesin menuju penggerak bertenaga listrik. Pihaknya merencanakan alokasi anggaran untuk membeli mesin listriknya.

”Ya, kemarin usulan saya 1.000 becak lah, gitu. Karena kan komunitasnya besar,” kata Hasto Wardoyo.

Menurut dia, skema pendanaan program ini memungkinkan menggunakan APBD maupun Danais. Wali kota berharap pembahasan dengan pihak terkait, termasuk legislatif, dapat dilakukan pada 2026.

”Bisa APBD, tapi sumbernya kan bisa juga dari Dana Keistimewaaan, misalnya begitu. Nanti baru dirembug pada 2026, harapan saya begitu,” tutur Hasto.

Hasto memastikan konversi bentor ke penggerak listrik tidak akan mengurangi nilai becak sebagai moda transportasi tradisional.

”Alangkah indahnya kalau kita masih punya becak seperti yang sekarang ada, tapi tanpa mesin bensin, tidak ada suaranya yang keras gitu, tapi hanya pakai listrik saja, kan bagus,” beber Hasto Wardoyo.

Meski begitu, dia mengakui jumlah 1.000 unit mesin listrik tersebut masih belum mencakup seluruh populasi bentor di Kota Jogjakarta.

”Bertahap, ya, bertahap. Ibaratnya kalau Malioboro mau steril dari mesin (bentor) kan bisa, kalau sudah 1.000,” tandas Hasto Wardoyo.

Terkait penertiban bentor menjelang akhir 2025, Hasto mengatakan Pemkot bakal mengedepankan penyediaan solusi terlebih dahulu.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogjakarta Sinarbiyat Nujanat menilai wacana penggeseran bentor ke becak listrik sama sekali belum masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Meski demikian, pihaknya mendukung penuh kebijakan itu namun prosesnya tidak berjalan sepihak tanpa persiapan memadai.

”Jangan sampai kemudian kesannya larangan ini sepihak, tanpa ada koordinasi, sosialisasi,” tegas Sinarbiyat Nujanat.