JawaPos.com - Event Management merupakan salah satu jenis industri kreatif. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang Event Organizer (EO) begitu banyak. Bahkan pekerja event profesional bersertifikat mencapai 278.000 orang. 

Menurut data Backstagers Indonesia Event Management Association, terdapat ekosistem lebih dari 3 juta pekerja informal di seluruh rantai pasok industri event. Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana Putra mengatakan, industri EO saja merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi Covid-19.

"Hari ini, para pelaku EO bertahan di tengah badai pemangkasan dan efisiensi anggaran pemerintah. Kami bertahan saja sudah bagus. Namun, ada pihak yang menuduh EO menelan uang negara puluhan triliun. Ini sangat kami sayangkan," ujar Andro kepada JawaPos.com, Kamis (2/4).

Andro membeberkan, industri event Indonesia baru saja bangkit dari dua tahun paling kelam dalam sejarahnya. Selama 2020–2022, pandemi Covid-19 memaksa industri ini berhenti total. Tidak ada event. Tidak ada pendapatan. Tidak ada perlindungan sosial bagi 3 juta pekerja informalnya. 

Ketika industri event mulai bangkit pada 2023–2024, optimisme mulai tumbuh. Event internasional kembali hadir: Moto GP, Formula E, KTT G20, konser Coldplay. Namun awal 2025 membawa pukulan baru sejalan dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 memangkas 16 pos belanja pemerintah dengan kisaran penghematan 10% hingga 90%.

Baca Juga:Event Lari Malang Half Marathon Didukung Tiga Kementerian

Ratusan tender event yang sudah dimenangkan terpaksa batal. Arus kas perusahaan yang baru pulih kembali tersungkur. "Bertahan saja sudah bagus," imbuhnya.

Meminjam data Oxford Economics, Andro mengatakan bahwa data itu membuktikan industri event berdampak langsung terhadap PDB sebesar Rp 128 triliun hanya dari sektor business event. Uang yang dikeluarkan tidak menguap, melainkan berputar kembali ke UMKM dan ekonomi lokal, industri event mempekerjakan dan menghidupi lebih 3 juta pekerja harian lepas (freelancer). Mulai dari kru angkat panggung, rigger, ibu-ibu katering, usher, seniman, vendor lokal hingga sopir truk. 

Di sisi lain, ada paradoks yang paling menyakitkan dan yang tidak pernah diketahui publik. Dalam struktur anggaran harga perkiraan sendiri (HPS) event yang dibuat oleh pemerintah daerah, alokasi untuk SDM profesional crew, teknisi, kru lapangan hanya 0 sampai 1 persen. Nol persen. 

“Banyak pemerintah daerah menyelenggarakan event, namun dalam anggarannya mereka menolak memasukkan biaya upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lokal. Kerja kreatif masih dianggap bisa dibayar dengan 'terima kasih' dan bahkan kami harus mengemis ke vendor agar dapat membayar kru event" tambah Andro. Kondisi riil seperti ini saja, masih dianggap sebagai ladang korupsi?

Baca Juga:Tinggalkan Pendidikan Kedokteran, Davon Nekat Ambil Beasiswa ke Amerika, Kini Garap Event Olahraga di AS

Baru-baru ini begitu ramai dibicarakan soal kasus Amsal Sitepu. Videografer itu dituntut penjara karena auditor menganggap konsep kreatif, editing, dan dubbing video profil desa bernilai nol rupiah. Kasus itu mengguncang DPR hingga menggelar rapat khusus pembelaan.