JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih menghadapi persoalan besar dalam mengintegrasikan 15.601 ahli gizi ke dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya adalah ketersediaan tenaga ahli gizi yang belum merata di berbagai daerah.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo dalam forum diskusi bertajuk "Penguatan Peran serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor" di Tangerang Selatan, Senin (24/11).

“Ahli gizi, problem pertama ahli gizi itu adalah kita masih sebagian kesulitan untuk memilih ahli gizi karena ketersediaan sumber daya ahli gizi tidak tersebar secara merata," kata Nyoto.

Ia menambahkan, beberapa wilayah di Indonesia masih sangat minim sumber daya ahli gizi dengan kualifikasi sarjana. “Untuk daerah-daerah tertentu mungkin gampang, tapi bapak, ibu pergi ke Maluku, kemudian pergi ke Sulawesi Tengah, beberapa lagi ke NTT, itu enggak ada ahli gizi yang sekelas sarjana, misalnya gitu. Ini kan problem," ungkap Nyoto.

Kondisi tersebut kerap membuat program di lapangan terhambat, karena hanya sebagian daerah hanya memiliki tenaga ahli gizi lulusan D3 atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Padahal, program harus tetap berjalan.

“Mau jalan atau berhenti gara-gara hanya kurang ahli gizi? Nah oleh karena itu, kebijakan yang saya baca adalah Pak Kepala Badan Gizi Nasional sudah membuat surat edaran. Edarannya apa? Dia membolehkan beberapa ahli yang terkait juga menangani gizi itu diperbolehkan, misalnya ahli pengolahan pangan, kemudian ahli jasa boga dan sebagainya, itu sudah disiapkan bahkan dikasihkan persyaratan tertentu sehingga akan memastikan yang bersangkutan mempunyai keahlian di bidang gizi," jelas Nyoto.

Nyoto menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk memastikan layanan tetap berjalan tanpa mengabaikan standar kompetensi. “Dengan demikian, ada keyakinan, ada jaminan dari negara di dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Insya Allah, ini kalau sudah jalan semua, problem ahli gizi ini bisa diselesaikan," ungkapnya.

Selain itu, BGN juga memperkuat koordinasi dengan berbagai asosiasi profesi dan institusi pendidikan gizi. “Kita juga Badan Gizi Nasional juga mulai melakukan komunikasi-komunikasi yang lebih intens dengan asosiasi-asosiasi yang terkait gizi, misalnya Persagi, Pergizi, dan kita juga sudah mulai sounding dengan AIPGI, Asosiasi Institut Pendidikan Gizi Indonesia," tambahnya.

Nyoto menyebut, para asosiasi gizi telah memberikan data terkait sekolah penyedia tenaga gizi beserta kapasitas produksinya. Dengan komunikasi yang lebih baik, ia yakin kebutuhan ahli gizi nasional bisa dipenuhi.

“Mereka sudah kirim di mana sekolah-sekolah yang ada dan berapa produksinya dan kapan bisa dibutuhkan, tinggal kemarin-kemarin kita kurang komunikasi, Insya Allah nanti kita lakukan komunikasi di bawah pimpinan Pak Gunalan dan direktur kerja samanya, ini bisa dilakukan dengan baik dan kebutuhan masalah ahli gizi saya pikir bisa diselesaikan dengan baik," tuturnya.