Viral Ibu Hamil Ditandu 7 Kilometer untuk Melahirkan di Maros Sulsel, DPR Desak Pemda Perbaiki Infrastruktur

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa memilukan yang menimpa seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebab, perempuan bernama Nina, 21, itu terpaksa ditandu sejauh tujuh kilometer oleh warga saat hendak melahirkan. Karena jalan desa rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan.

“Tentunya kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut,” kata Iwan Aras kepada wartawan, Senin (20/10).

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah video perjuangan warga menandu Nina dari Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, menuju Puskesmas Tompobulu, menyebar luas. 

Setelah menempuh perjalanan penuh perjuangan, Nina akhirnya melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki melewati jalur rusak yang sama untuk kembali ke rumah.

Kisah pilu Nina memantik gelombang simpati sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur di pedalaman Maros.

Iwan menegaskan, infrastruktur merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengatasi persoalan infrastruktur di wilayahnya.

“Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah (IJD), sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkannya,” ujar Iwan.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mitra kerja Komisi V DPR siap memberikan dukungan dan bantuan perbaikan jalan daerah.

“Jalan daerah yang mendukung kawasan produksi pangan, distribusi energi, maupun penghubung wilayah terisolasi menjadi prioritas utama,” jelas Iwan.

Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan II itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar pembangunan infrastruktur lebih efektif.

“Pemkab dan Pemprov harus bersinergi agar bisa memperoleh dukungan dari pusat. Dari Komisi V, kami siap membantu mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di Maros maupun daerah lain yang membutuhkan,” tegasnya.

Iwan memahami keterbatasan fiskal di daerah sering kali membuat pemerintah harus menentukan prioritas di antara berbagai kebutuhan masyarakat.

“Maka yang dibutuhkan adalah sikap proaktif dari Pemda. Jika kebutuhan infrastruktur belum bisa dipenuhi melalui APBD, pusat pasti membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau tidak memberi informasi,” pungkasnya.