Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Minta Pusat Biayai Proyek Infrastruktur hinggga Pangan Rp 10 Triliun

JawaPos.com - Setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 untuk Jawa Timur dipotong Rp 2,8 triliun, Pemprov Jatim mengajukan sejumlah proyek dengan nilai total Rp 10 triliun ke pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 

"Provinsi Jatim menyampaikan beberapa usulan prioritas di 2026, tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dan dampak pengurangan TKD senilai Rp 2,8 triliun," jelas Adhy, Kamis (30/10).

Dalam forum teesebut, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pemprov Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

Kemudian proyek di sektor kebencanaan, penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025, dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

"Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," imbuhnya.

Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. 

Dana tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih di Jatim.

Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. 

Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep.

Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan. 

Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat.

Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.