PBB di Papua Bergolak, Rencana PAW Anggota DPRD Waropen Digoyang

JawaPos.com - Partai Bulan Bintang (PBB) di Papua bergolak. Situasi itu dipicu oleh rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Waropen, Nixon Yenusi.

Sorotan itu dikemukakan oleh mantan Ketua DPW PBB Papua Zulkarnain. Dia menilai proses PAW anggota DPRD Waropen dari PBB tidak mencerminkan kehendak masyarakat dan berpotensi mencederai prinsip demokrasi. Nixon Yenusi merupakan anggota DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang sah. 

"Karena itu, setiap upaya pergantian terhadap yang bersangkutan semestinya mempertimbangkan aspirasi konstituen yang telah memberikan mandat politik," ungkap  Zulkarnain dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (16/12).

 Zul--begitu Zulkarnain disapa--menyoroti mekanisme PAW yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Prosesnya tidak disosialisasikan secara terbuka serta dilakukan tanpa ruang dialog yang adil. Bahkan alur pengusulan PAW terkesan sepihak, karena struktur partai di tingkat DPC tidak mengetahui proses yang berjalan dari DPW langsung ke DPP.

Baca Juga: Meski Tengah Dibekap Cedera, Bek Persewar Waropen Yanto Basna Fokus Latihan Rutin di Papua

"Nixon Yenusi masih hidup, tidak berhalangan tetap, serta tetap kooperatif dalam menjalankan tugas dan menjaga hubungan baik dengan struktur partai, baik di tingkat DPC, DPW, maupun DPP," ungkap Zul. Fakta itu dinilai tidak memenuhi alasan kuat untuk dilakukan PAW. 

Menurut dia, hingga kini tidak ada penjelasan terbuka kepada publik terkait legalitas dan alasan formal pergantian, sehingga memunculkan dugaan adanya kejanggalan dan potensi inkonstitusional. 

Untu diketahui, pelaksanaan PAW secara sepihak berpotensi menimbulkan konflik politik dan kegaduhan sosial di tengah masyarakat. Situasi utu dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan serta proses pembangunan di Kabupaten Waropen, terutama di wilayah basis pendukung Nixon Yenusi.  

Zul juga menilai PAW tersebut diduga sarat dengan kepentingan politik elite tertentu dan tidak berpijak pada kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Waropen secara menyeluruh. 

Baca Juga: Gresik United Imbangi Tuan Rumah Persewar Waropen, Laskar Joko Samudro Jaga Peluang Bertahan di Liga 2

Atas dasar itu, Zul mendesak DPRD Kabupaten Waropen dan pihak-pihak terkait untuk menghentikan sementara seluruh proses PAW. "Saya meminta adanya klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik dari partai politik terkait serta lembaga yang terlibat dalam proses PAW. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Waropen untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif," tegasnya.  

Menurut Zul, sikap penolakan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap demokrasi, keadilan, dan kehormatan suara rakyat Waropen. Ia menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional lanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku.