Wali Kota Ternate Mengeluh Tak dikunjungi Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Ternyata Absen saat Kunjungan

JawaPos.com - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda terlibat saling bantah dengan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam agenda rapat terbuka yang disiarkan di YouTube Bapenda Maluku Utara.

Saling bantah yang normal dalam rapat ini jadi viral karena potongan videonyan beredar di media sosial.

Mulanya, M. Tauhid Soleman menyebut Sherly tidak pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate.

Tak terima, Sherly menegaskan bahwa unjungan itu pernah dilakukan, namun saat agenda berlangsung justru Wali Kota Ternate tidak berada di tempat.

Isu tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Sahid Bela Hotel, Rabu (17/12/2025).

Dalam forum itu, Tauhid menyampaikan secara terbuka bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate dinilainya belum berjalan maksimal.

“Sejak ibu dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, ibu belum pernah melakukan kunjungan kerja resmi ke Pemerintah Kota Ternate. Padahal ibu tinggal di Ternate,” ujar Tauhid dalam rapat tersebut.

Sherly pun menjelaskan bahwa dirinya pernah datang ke Kota Ternate dalam agenda resmi bersama Menteri Hukum. Namun, pada saat kunjungan tersebut, pimpinan Pemerintah Kota Ternate tidak hadir.

“Saya pernah kunjungan ke kelurahan bersama Pak Menteri Hukum waktu itu, tapi Pak Wali Kota tidak hadir. Yang ada hanya ibu lurah. Pak Sekda tidak ada, Pak Wali pun tidak ada,” jawab Sherly.

Ia bahkan mengaku sempat menanyakan langsung alasan ketidakhadiran kepada lurah setempat.

Dari informasi yang diterimanya, Wali Kota Ternate memang tidak berada di lokasi saat kunjungan berlangsung.

“Saya bertanya ke Pak Lurah, katanya Pak Wali tidak hadir. Saya juga merasa tidak enak dengan pihak Kementerian Hukum, karena itu bukan wilayah kewenangan saya, melainkan wilayah Pemerintah Kota Ternate,” katanya.

Menurut Sherly, peristiwa tersebut menjadi catatan penting agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahpahaman antarlevel pemerintahan. Ia menilai komunikasi antarpihak, khususnya melalui protokol, perlu diperkuat.

Ia menekankan peran protokol provinsi untuk lebih intens berkoordinasi dengan protokol kabupaten dan kota, terutama jika kegiatan melibatkan kementerian dan bersifat mendadak.

“Ke depan harus ada komunikasi yang lebih baik, terutama dari protokol provinsi. Jika kegiatan dilakukan oleh kementerian, apalagi sifatnya mendadak, harus segera menghubungi dan mengonfirmasi kepada protokol kabupaten/kota terkait, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” tegasnya.