Presiden Prabowo: Divestasi 10% Saham Freeport Hak Orang Asli Papua

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Istimewa)

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak 10 persen saham Freeport bagi Orang Asli Papua (OAP).

Arahan strategis ini mengemuka dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kebijakan itu sekaligus menandai babak baru posisi tawar masyarakat lokal di tanah Papua dalam kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut. 

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan.

"Masih dalam tadi kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua," ujarnya.

Untuk memastikan proses divestasi berjalan presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai fasilitator utama.

Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah.

Sehingga peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

"Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix.

Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-tanah Papua. Gubernur Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah Papua untuk merumuskan kesepakatan internal.

Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi).

Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua.

"Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius.

Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan.