Gelar Rakernas du Batam, Apkasi Suarakan Kedaulatan Fiskal dan Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah

JawaPos.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII di Batam, Minggu (18/1/2026). Rakernas yang dihadiri bupati dari seluruh penjuru Nusantara ini jadi momentum strategis menyuarakan keberatan dominasi kebijakan pusat yang dinilai kian menyempitkan ruang gerak otonomi.

Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, dalam pembukaan menyampaikan kegelisahan kolektif mengenai masa depan otonomi daerah dan memotret adanya tren "sentralisasi terselubung" yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Bursah, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, menekankan bahwa tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia dipastikan akan goyah. Ia mengingatkan kembali spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menurutnya justru memberikan marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi yang ada saat ini.

"Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kita melihat kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam hal pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan," tegas Bursah dengan nada serius di hadapan para delegasi rakernas dan undangan yang hadir.

Ia menyoroti bagaimana instrumen fiskal pusat seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Bursah memberikan kritik pedas terhadap kebijakan kucuran dana likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun minim dampak pada peningkatan daya beli di tingkat lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih akseleratif jika dana tersebut dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.

"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia terus berjalan dalam kegelapan tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka-angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pusat tetap bersikeras pada pola sentralistik, maka visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana. Mari kita kembalikan kekuatan bangsa ini mulai dari kabupaten," ujarnya.

Di tengah upaya penguatan kedaulatan tersebut, Rakernas XVII ini juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir memberikan dukungan penuh dengan mengajak pemerintah kabupaten berperan aktif dalam program-program strategis nasional.

Inisiatif ini mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan SDM. Tidak hanya menyasar sektor perkebunan, BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah yang menjadi harapan baru bagi ekonomi kerakyatan di daerah.

Kolaborasi dan Ekonomi Baru
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud, memberikan perspektif mengenai pentingnya transisi ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.

"Jangan lagi kita hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Di sinilah peran Apkasi menjadi krusial untuk menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia," ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadi jembatan strategis, bukan sebagai penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.

Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati untuk menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Menutup prosesi pembukaan dengan nuansa khidmat, Apkasi menunjukkan sisi kemanusiaannya melalui rutinitas pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa di balik debat kebijakan yang pelik, tujuan utama organisasi ini adalah kesejahteraan rakyat kecil.