JawaPos.com - Kota Magelang kembali menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, sekaligus konsisten menjaga angka UHC di atas 98 persen. Penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan ini menegaskan komitmen tinggi Kota Magelang dalam memberikan perlindungan dan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengungkapkan rasa bangga atas diraihnya UHC Award untuk Kota Magelang. Kata Damar, penghargaan itu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam memberikan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di bidang kesehatan.
"UHC Award ini menambah semangat kita untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, yang mudah, cepat, setara, dan inklusif," terangnya, Kamis (29/1).
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pemkot Magelang telah membangun Gedung Edelweiss di RSUD Tidar Kota Magelang untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) di tahun 2025. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan rehabilitasi Gedung Rawat Inap Bougenville di RSUD Budi Rahayu. Kedua proyek strategis tersebut diresmikan Damar, Rabu (28/1).
"Kita juga mengaktifkan puskesmas pagi dan sore, agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. Tahun ini, semua puskesmas induk akan buka sampai malam," tandas Damar.
Sejak 2018 Kota Magelang Sudah UHC
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang dr. Istikomah menyebutkan bahwa predikat UHC telah disandang Pemkot Magelang sejak tahun 2018. Angka UHC Kota Magelang pada waktu itu telah melampaui target nasional.
"Posisi kita saat ini adalah memertahankan UHC, karena Kota Magelang telah mencapai UHC di atas 98 persen sejak dulu," terang Dokter Istikomah.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, Kota Magelang selalu mendapatkan apresiasi UHC Award dari BPJS Kesehatan. Selain itu, penghargaan juga datang dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang, maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
"Strategi Kota Magelang untuk memertahankan UHC adalah dengan menjaga proporsi masyarakat yang memiliki JKN. Sekitar 25 persen itu dari PBI JK, 25 persen PBPU BP/Pemda, sisanya dari peserta mandiri, dan kelompok Peserta Penerima Upah (PPPU)," imbuhnya.
Tidak dipungkiri, kepesertaan JKN di Kota Magelang juga mengalami dinamika. Fluktuasi kepesertaan masih terjadi, baik karena angka kelahiran baru hingga adanya pengurangan jumlah peserta dari segmen PBI JK.
"Beberapa waktu lalu terjadi pengurangan kuota PBI JK, asumsi penghitungannya dari angka kemiskinan dikalikan 4. Sehingga kuota PBI JK untuk Kota Magelang itu hanya 28.000 peserta, sementara sebelumnya 33.000," jelasnya.
Atas dasar itu, Pemkot Magelang kembali menghitung kebutuhan APBD untuk mendukung implementasi program JKN. Juga agar masyarakat prasejahtera yang sebelumnya terlindungi program JKN dari PBI JK tetap bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis, tanpa kendala.
"Selama ini, APBD yang dikucurkan untuk mendukung program JKN sekitar Rp 15 Miliar per tahun. Anggaran ini bisa mendukung 33-35 ribu peserta," tuturnya.
Diraihnya UHC Award menjadi penyemangat Pemkot Magelang, bahwasannya pilar pembiayaan kesehatan sangat penting untuk penguatan JKN di tingkat kabupaten/kota.
"Dan kita pastikan semua masyarakat kita punya JKN. Karena jaminan kesehatan itu bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dan termasuk mendukung program pengendalian kemiskinan, serta membuat masyarakat lebih produktif, meningkatkan pendapatan per kapita, masyarakat juga lebih sehat," ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Maya Susanti menyampaikan bahwa capaian UHC Award 2026 mencerminkan konsistensi dan keseriusan Pemerintah Kota Magelang dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik dari sisi kepesertaan, pembiayaan, maupun akses layanan bagi masyarakat.
"Keberhasilan Kota Magelang memertahankan UHC secara konsisten menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi seluruh penduduk melalui Program JKN. Ini menjadi fondasi penting, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi ketika membutuhkan layanan kesehatan," ujar Maya.
Ia menilai, sinergi yang terbangun antara Pemkot Magelang, Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menjaga keberlanjutan UHC di Kota Magelang sejak 2018 hingga saat ini.
"Kota Magelang menunjukkan bahwa keberhasilan UHC dapat dicapai melalui perencanaan pembiayaan yang matang, pemanfaatan APBD yang tepat sasaran, serta komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.