JawaPos.com–Rentetan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh akhir 2025, tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memutus sumber penghidupan ribuan warga. Di tengah proses pemulihan yang belum merata, program Padat Karya Tunai kembali digulirkan pemerintah sebagai salah satu instrumen cepat untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat terdampak.

Pada tahun anggaran 2026, program ini ditargetkan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja di Aceh. Ribuan warga dilibatkan langsung dalam kegiatan pembersihan lingkungan, pemulihan jalan, drainase, hingga penanganan infrastruktur dasar pasca bencana.

Skema Padat Karya Tunai dipilih karena dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus. Kebutuhan percepatan pemulihan wilayah dan keterbatasan akses ekonomi warga setelah bencana. Dengan sistem upah harian, masyarakat terdampak dapat kembali memperoleh pendapatan tanpa harus menunggu proses rehabilitasi jangka panjang.

Kasatgaswil Aceh Safrizal ZA menyebut keterlibatan warga lokal menjadi kunci dalam fase pemulihan awal. Pendekatan ini membuat proses rehabilitasi berjalan lebih cepat karena masyarakat terlibat langsung di wilayah sendiri.

”Padat Karya Tunai memberi ruang bagi warga terdampak untuk bangkit lebih cepat. Mereka bekerja membersihkan lingkungan yang rusak, sekaligus memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Safrizal melalui keterangannya.

Program serupa sebenarnya pernah diterapkan di Aceh pasca tsunami 2004 melalui skema cash for work. Pengalaman tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menerapkan Padat Karya Tunai di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda banjir dan longsor.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, dari total 20.394 tenaga kerja yang ditargetkan terserap pada 2026, sebagian besar dialokasikan untuk sektor Sumber Daya Air. Sektor ini menjadi prioritas mengingat kerusakan drainase, sungai, dan saluran air kerap menjadi pemicu bencana berulang.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida mengatakan, saat ini kegiatan Padat Karya Tunai telah berjalan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Aceh Tamiang. Sementara itu, pembukaan penerima tenaga kerja untuk penanganan infrastruktur Cipta Karya pasca bencana telah dibuka sejak awal Februari.

Lokasi pendaftaran tersebar di belasan kabupaten dan kota terdampak, mulai dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi seperti Gayo Lues dan Aceh Tengah. Pemerintah mengutamakan warga setempat sebagai peserta, dengan persyaratan administratif yang dibuat sederhana.

Meski dinilai membantu pemulihan ekonomi jangka pendek, Padat Karya Tunai masih menghadapi tantangan efektivitas di lapangan. Keberlanjutan program dan kualitas hasil pekerjaan menjadi catatan penting, terutama agar upaya pemulihan tidak berhenti pada pembersihan sementara, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan wilayah dari bencana berikutnya.

Safrizal menegaskan, pelaksanaan di lapangan harus berorientasi pada hasil nyata. ”Pekerjaan yang dilakukan harus berdampak langsung, baik bagi fungsi lingkungan maupun kesiapsiagaan wilayah,” kata dia.

Di tengah ancaman bencana yang masih membayangi sejumlah daerah di Aceh, Padat Karya Tunai kini bukan sekadar program pembangunan, melainkan menjadi jaring pengaman sosial sementara bagi warga yang terdampak paling awal dan paling berat.