Ekonom Sebut Industri Digital Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional, Bisa Serap Banyak Tenaga Kerja

JawaPos.com - Ekonom Piter Abdullah Redjalam menilai industri digital perlu mendapat perhatian serias dari pemerintah. Sebab, sektor ini bisa menjadi penopang ekonomi nasional.

Industri digital menjadi kunci karena memiliki populasi besar, penetrasi internet yang masif, dukungan regulasi, serta lahirnya startup lokal yang bahkan sudah berstatus unicorn. Dengan begitu bisa memiliki dampak luas terhadap perputaran ekonomi.

Berdasarkan penelitian Prasasti menunjukkan bahwa sektor digital lebih efisien dibanding sektor lain karena memiliki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) lebih rendah. Artinya setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih besar dibanding sektor tradisional. Salah satu tulang punggung ekonomi digital adalah layanan on-demand seperti ojek online, taksi online, dan kurir online.

"Ekosistem ini bukan hanya menyambungkan pengemudi dengan konsumen, melainkan juga jutaan UMKM. Pada 2023, kontribusi ride hailing terhadap PDB mencapai Rp 382,62 triliun (2 persen PDB), sekaligus menyerap tenaga kerja di tengah badai PHK manufaktur," kata Piter dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10).

Meski begitu, kini muncul polemik dalam industri digital ojek online. Pemerintah telah menetapkan batas maksimum komisi 20 persen, dengan kewajiban 5 persen dialokasikan untuk program kesejahteraan driver.

Kebijakan ini mendapat protes dari kelompok pengemudi. Mereka menilai, kebijakan aplikator belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan pengemudi. 

Survei Tenggara Strategics yang dilakukan pada September 2025 yang lalu terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek menunjukkan 82 persen driver lebih memilih potongan komisi 20 persen tetapi orderan tinggi, ketimbang potongan 10 persen orderan sepi.

"Hasil survei juga menunjukkan bahwa dari sejumlah driver yang pernah mencoba platform dengan potongan 10 persen, 85 persen mengatakan penghasilan sama saja atau bahkan lebih rendah," jelasnya.

Sementara itu terkait status hubungan aplikator dan driver, survei menunjukkan 85 persen driver tidak keberatan dengan status mitra. Bagi mereka fleksibilitas jam kerja merupakan hal yang utama. 

Secara umum hasil survei Tenggara Strategics menyimpulkan bahwa driver di wilayah metropolitan, kepastian order dan perlindungan tambahan lebih penting daripada sekadar besaran potongan.

Sementara, Survei Paramadina ternyata memberikan hasil sama. Survei Paramadina digelar di 6 kota besar dengan sampel 1.623 responden. Hasilnya, 60,8 persen responden memilih potongan 20 peresen dengan insentif dan promo, dibandingkan potongan 10 persen tanpa insentif yang bisa membuat orderan sepi.

"Temuan survey Paramadina, menegaskan bahwa bagi mayoritas driver, komisi bukanlah isu utama. Yang lebih penting adalah bagaimana aplikator memastikan stabilitas penghasilan harian melalui promo pelanggan, insentif, dan dukungan fasilitas lain," pungkasnya.