Ramai Isu Privatisasi Bea Cukai, STFC Tegaskan untuk Fokus Perbaiki Regulasi Bukan Ganti Institusi

JawaPos.com - Soekarno-Hatta Trade Facilitation Committee (STFC) menegaskan bahwa kebutuhan terbesar dalam perbaikan sektor kepabeanan saat ini adalah penyelarasan regulasi antar-kementerian, bukan pengalihan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada pihak swasta seperti SGS. Sikap ini disampaikan sebagai tanggapan atas munculnya diskusi publik terkait kemungkinan privatisasi fungsi tertentu dalam layanan kepabeanan.

Ketua Umum STFC yang juga menjabat sebagai Direktur Utama FIN Logistics, Andrianto Soedjarwo, menyatakan bahwa rangkaian reformasi yang sedang dikerjakan DJBC sudah berjalan pada arah yang tepat. Ia menilai bahwa penyempurnaan seharusnya dilakukan melalui penguatan mekanisme yang telah dibangun, bukan dengan mengurangi peran institusi negara yang memegang fungsi strategis.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah harmonisasi regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Jangan setiap ada hambatan di lapangan, DJBC yang disalahkan. Padahal mereka hanya menerapkan aturan dari pemilik regulasinya," tegas Andrianto dalam keterangannya, Sabtu (6/12).

Ia menyoroti bahwa salah satu hambatan utama dalam layanan kepabeanan adalah banyaknya aturan lintas lembaga yang saling tumpang tindih. Ketentuan teknis dari berbagai kementerian kerap diamanatkan kepada DJBC untuk dijalankan, namun minim sosialisasi, sehingga pelaksanaannya sering memunculkan kerancuan bagi pelaku usaha maupun petugas.

"DJBC tidak bekerja sendirian. Mereka menjalankan banyak aturan lintas kementerian. Ketika aturan tidak jelas atau tidak tersosialisasi, yang disalahkan tetap DJBC," ujarnya.

Menurut Andrianto, proses bisnis akan lebih cepat dan efisien apabila kementerian atau lembaga pembuat aturan turut aktif melakukan koordinasi dan sosialisasi. Langkah ini diyakini dapat mengurangi hambatan yang selama ini dikeluhkan dunia usaha.

Ia menambahkan bahwa menggantikan peran DJBC dengan entitas swasta bukan solusi yang tepat. DJBC memiliki mandat penting sebagai penjaga perbatasan, pengaman penerimaan negara, dan penggerak fasilitasi perdagangan internasional.

"Privatisasi bukan jawabannya. Reformasi yang dilakukan DJBC sudah menunjukkan hasil nyata, terutama dalam digitalisasi proses dan peningkatan transparansi. Yang perlu diperkuat adalah integritas, koordinasi, dan konsistensi antar-regulator," ujar Andrianto.

STFC menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan reformasi DJBC serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memusatkan perhatian pada penguatan tata kelola. Menurut mereka, mengganti institusi yang sedang berbenah dan berkontribusi besar bagi perekonomian bukanlah langkah yang tepat.

"Jika semua pemilik regulasi bergerak bersama, arus barang akan jauh lebih lancar dan ekosistem ekspor-impor akan semakin kompetitif," tutupnya.