Kolaborasi dengan IGCN 2025 jadi Momentum Kolaborasi Global untuk Ekonomi Hijau Indonesia

JawaPos.com - Tahun 2025 menjadi babak penting bagi dunia dan Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Di tahun ini, dunia memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 25 tahun peluncuran United Nations Global Compact (UNGC) sekaligus 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam semangat tersebut, UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menggelar Annual Members Gathering 2025 bertema 'Delivering Impact and Shaping the Future Together' di Jakarta.

Acara ini mempertemukan pemimpin bisnis, akademisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact, mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi.

Rektor UNIKA Atma Jaya sekaligus Anggota Dewan Penasihat IGCN, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), menekankan peran dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran keberlanjutan sejak dini.

“Membangun masa depan berkelanjutan dimulai dari membentuk karakter generasi muda. Akademisi, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi agar ilmu pengetahuan bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden IGCN Y.W. Junardy menyebut bahwa tahun 2025 bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi panggilan untuk bertindak bersama.

“Bisnis tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas ditanamkan dalam setiap langkah. Dunia usaha, pemerintah, dan PBB harus bersinergi untuk membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Tantangan terbesar menuju ekonomi hijau ada pada pembiayaan. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, mengungkap bahwa Indonesia memerlukan USD 28 miliar (sekitar Rp 3.500 triliun) untuk mitigasi perubahan iklim.

“APBN hanya mampu menutup sekitar 15%. Sisanya harus datang dari sumber lain: dana multilateral, sektor swasta, donor, hingga instrumen hijau seperti green sukuk,” jelas Havas.

Ia menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi dan inovasi pembiayaan (eco-financing) agar Indonesia bisa menjadi contoh global dalam pendanaan iklim yang berkeadilan.

Menurut Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, arah pembangunan Indonesia kini menjadikan SDGs sebagai kompas, dan green economy serta circular economy sebagai mesin utamanya.

“Kita memilih jalur pembangunan berkelanjutan. Namun kompas dan mesin itu hanya akan bermakna jika dijalankan bersama — pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.

Leonardo menekankan bahwa kerja sama dengan IGCN menjadi bukti bahwa keberhasilan bisnis dan kemajuan bangsa dapat saling memperkuat.

Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Sabharwal juga menegaskan bahwa waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu.

“Kini saatnya bertindak berani dan berinvestasi bijak agar keberlanjutan menjadi keunggulan strategis sektor swasta Indonesia,” katanya.