Diminta Stop Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Bodoh Amat, Saya Berkepentingan Anggaran Terserap!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kritik yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Purbaya diminta untuk tidak sering-sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

Merespons hal itu, Purbaya mengaku tidak ambil pusing dengan kritik tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya bukan asal mengomentari kementerian lain, tetapi kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

"Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

Pasalnya, Purbaya memastikan segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Ia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

"Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid. Salah satunya, dengan tidak sering-sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," ujar Misbakhun dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (15/10).

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

"Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 (persen). Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR," ujar Misbakhun.

"Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak," jelas politikus Partai Golkar itu.