Setahun Berdampak: EBT Jadi Pilar Baru Kemandirian Energi Nasional

JawaPos.com — Dalam rangka menjawab ketergantungan terhadap energi fosil yang selama ini menekan devisa akibat fluktuasi harga global, Pemerintah memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mengoptimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi masa depan.

Setahun terakhir, sejumlah proyek EBT seperti bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan menunjukkan perkembangan yang baik. Salah satu program andalan pemerintah adalah bioenergi B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter. Program ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun.

Selain itu, kebijakan ini mampu menghemat devisa hingga Rp93,43 triliun, menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon sebesar 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan mendorong perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.
“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM mencatat dua momentum besar dalam pengembangan EBT nasional. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru dengan total kapasitas 379,7 megawatt (MW), terdiri atas 8 PLT Panas Bumi dan sisanya PLTS yang tersebar di 15 provinsi.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat desa untuk memperluas akses energi bersih.

Pemerintah memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mengoptimalkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi masa depan/(Istimewa).

Di berbagai wilayah pedesaan, pembangunan PLTS komunal mulai memberikan manfaat ekonomi: biaya listrik turun, kegiatan usaha meningkat, dan lapangan kerja terbuka.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.

Sebagai komitmen jangka panjang, pemerintah menargetkan bauran EBT nasional mencapai 19–23 persen pada tahun 2030. Target ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Selain menekan emisi karbon, kebijakan ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.