Polemik Sumber Air AMDK Pasca Konten Viral Dedi Mulyadi, DPR dan Industri Minta Publik Berpijak pada Fakta Ilmiah

JawaPos.com-Isu mengenai sumber air minum dalam kemasan (AMDK) kembali mencuat dan memicu perdebatan di publik. Hal tersebut menyusul konten Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang viral menyebut kalau pabrik air minum Aqua di Subang, menggunakan air permukaan.

Walau sudah diklarifikasi Dedi Mulyadi beserta pihak Aqua, polemik air minum ini masih menyisakan perdebatan di masyarakat. Sejumlah pihak menilai, polemik ini muncul akibat kesalahpahaman terhadap proses pengambilan air oleh industri, yang sebenarnya sudah diatur dan diawasi ketat pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menilai persepsi publik yang menyamakan pengambilan air industri dengan sumur warga adalah keliru. Industri air minum telah mengikuti prosedur dan standar yang ketat dalam pengelolaan sumber air.

“Proses pengambilan air oleh masyarakat dan perusahaan berbeda. Kalau perusahaan sudah sesuai standar, tentu akan kita dukung. Jangan sampai persepsi keliru ini justru menyulitkan industri yang mempekerjakan banyak orang,” ujar Rizal melalui keterangannya.

Dia menjelaskan, regulasi pemerintah mewajibkan perusahaan AMDK mengambil air dari akuifer dalam, yakni lapisan air tanah yang berada jauh di bawah permukaan dan tidak terhubung dengan sumur warga. Dengan begitu, aktivitas industri tidak akan mengganggu ketersediaan air masyarakat.

Rizal juga memastikan bahwa produk AMDK berlabel SNI dan berizin edar BPOM telah melalui proses uji mutu yang ketat. DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk membantu meluruskan kesalahpahaman publik.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Rachmat Hidayat menegaskan bahwa praktik pengambilan air dari sumur bor dalam merupakan standar internasional yang dilakukan di banyak negara.

Menurut dia, air untuk AMDK diambil dari akuifer dalam melalui proses pengeboran khusus dan dibuktikan secara ilmiah lewat studi hidroisotop, yang menunjukkan bahwa lapisan tersebut tidak berhubungan dengan air tanah dangkal.

“Akuifer dangkal dan akuifer dalam tidak berhubungan. AMDK berasal dari akuifer dalam dengan perizinan dan pengawasan yang sangat ketat. Selama produk tersebut memiliki izin BPOM dan SNI, maka sumber airnya sudah diverifikasi dan aman dikonsumsi," jelas Rachmat.

Rachmat menilai, polemik ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan antara air tanah dangkal dan air akuifer dalam yang memiliki karakteristik berbeda.

“Polemik ini seharusnya jadi momentum edukasi, bukan kekhawatiran. Air kemasan yang legal sudah pasti memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,” tambah Rachmat.

Rachmat juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan. Menurut dia, polemik yang berkepanjangan justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap produk yang sebenarnya aman.

“Masyarakat justru yang paling dirugikan karena jadi takut membeli produk yang sudah terjamin aman dan berkualitas. Kami mengimbau agar tetap tenang dan percaya pada produk AMDK yang legal,” ujar Rachmat.

Baik DPR maupun ASPADIN menekankan bahwa isu sumber air AMDK harus dilihat dari fakta ilmiah dan kerangka regulasi, bukan asumsi publik yang belum terverifikasi. Pemerintah disebut telah menetapkan regulasi yang ketat untuk menjamin keamanan, mutu, dan keberlanjutan sumber daya air bagi masyarakat dan industri.

Dengan pengawasan lintas lembaga dan penerapan standar mutu nasional, kualitas air minum dalam kemasan di Indonesia diyakini tetap terjaga, baik dari sisi kesehatan maupun keberlanjutan lingkungan.