Jaga Momentum Pertumbuhan Lewat Sinkronisasi Kebijakan Dorong Kenaikan Laju Ekspor Nasional

JawaPos.com – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor sepanjang Januari–September 2025 mencapai USD209,81 miliar, naik 8,14 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total itu, ekspor nonmigas mencapai USD199,77 miliar atau naik 9,57 persen.

Pada September 2025 saja, nilai ekspor tercatat USD24,68 miliar, meningkat 11,41 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu. Ekspor nonmigas juga tumbuh 12,79 persen menjadi USD23,68 miliar. Hampir seluruh komoditas utama nonmigas mengalami kenaikan, kecuali bahan bakar mineral yang turun US$5,93 miliar atau 20,39 persen. Kenaikan tertinggi berasal dari lemak dan minyak hewani/nabati yang melonjak USD6,90 miliar atau 37,36 persen.

Pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai peningkatan ekspor manufaktur membawa dampak positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau ekspor manufaktur meningkat, berarti industri manufaktur domestik terutama yang cukup bergantung pada pasar ekspor akan meningkat kinerjanya. Kalau meningkat kinerjanya berarti bukan hanya output-nya meningkat tapi juga penyerapan tenaga kerja. Harapannya juga upahnya akan jadi lebih baik karena pasar ekspornya tumbuh,” ujar Faisal kepada Jawapos.com, Selasa (4/11).

Menurutnya, sebagian besar industri manufaktur Indonesia memang berorientasi pada pasar domestik. Namun, sejumlah subsektor juga sangat bergantung pada pasar ekspor, seperti tekstil, alas kaki, otomotif, serta industri turunan sawit.

“Kalau kita melihat yang dirilis BPS kemarin, dorongan ekspor manufakturnya itu berasal dari minyak sawit, logam dasar nonbesi, dan produk kimia. Harapannya ekspor pada subsektor manufaktur tersebut bisa meningkatkan kinerja, berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dan tingkat profitabilitas,” jelasnya.

Industri Logam dan Hilirisasi Jadi Andalan 2026
Menjelang 2026, Faisal menilai sejumlah subsektor berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan industri manufaktur, terutama yang terkait kebijakan prioritas pemerintah di bidang hilirisasi.

“Di 2026, industri manufaktur sepertinya akan tumbuh pada sub-subsektor yang banyak kaitannya dengan kebijakan prioritas pemerintah, termasuk industri pengolahan sumber daya alam atau hilirisasi. Jadi industri pengolahan barang tambang terutama, dan mestinya juga perkebunan, akan berpotensi tumbuh lebih tinggi,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, industri logam dasar termasuk yang paling siap menjadi motor pertumbuhan, sejalan dengan kebijakan hilirisasi nikel yang kini jadi prioritas nasional. Meski begitu, Faisal menekankan bahwa pertumbuhan juga perlu ditopang industri besar lainnya seperti makanan-minuman, kimia, dan farmasi.

“Kalau lihat dari investasi yang masuk dan tingkat produksinya, industri logam dasar memang termasuk yang paling tinggi. Tapi mestinya harapannya bukan hanya yang hilirisasi. Industri besar seperti makanan-minuman, kimia, dan obat-obatan juga masih akan menopang pertumbuhan karena pasar dalam negerinya besar,” ujarnya.

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci
Untuk menjaga momentum ekspor dan kinerja manufaktur, Faisal menilai sinkronisasi kebijakan antar sektor menjadi tantangan utama. “Yang paling penting sebetulnya menyinkronkan kebijakan antar kebijakan yang mempengaruhi kinerja industri. Banyak sekali yang masih belum sinkron,” tegasnya.

Ia mencontohkan, pengawasan terhadap impor, termasuk impor ilegal, masih lemah sehingga menggerus industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

“Kebijakan perdagangan sekarang itu ngontrol impor termasuk impor ilegal masih susah dieksekusi. Akibatnya, kita kebanjiran barang impor, baik legal maupun ilegal, dan itu menggerogoti kinerja industri padat karya. Makanya selama beberapa tahun terakhir jumlah PHK-nya meningkat,” ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada industri petrokimia yang harus bersaing dengan produk impor murah, terutama dari negara mitra perjanjian perdagangan bebas seperti Uni Emirat Arab.

Selain persoalan kebijakan, biaya logistik domestik yang masih tinggi juga menjadi beban bagi pengembangan industri dalam negeri. "Itu juga masih terus menjadi kendala bagi pengembangan industri dalam negeri kita," ujarnya.