Biar Masyarakat Nggak Kaget Uang Rp 1.000 jadi Rp 1, ini Saran Ekonom ke Pemerintah untuk Sosialisasi Redenominasi

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan redenominasi rupiah dari angka Rp 1.000 menjadi Rp 1. Langkah ini direncanakan rampung pada dua tahun kedepan yakni 2027 nanti.

Dengan jarak yang sebegitu pendek, sejumlah pihak memberikan perhatian pada arah sosialisasi pemerintah kepada pasar dan masyarakat. Sebab, jika sosialisasi tak dilakukan dengan maksimal, bukan tak mungkin penerapannya di lapangan akan kacau.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyarankan, sosialisasi dan penyiapan pasar atau masyarakat sebaiknya mengikuti prinsip bertahap, pasti, dan serentak.

"Pertama, kuatkan landasan hukum dan kelembagaan agar kewajiban, sanksi, serta peran setiap kementerian/lembaga dan pelaku usaha jelas sejak awal," kata Pardede kepada JawaPos.com, Selasa (11/11).

"Kedua, terapkan peta jalan yang rinci untuk masa persiapan, masa transisi dengan harga ganda, dan masa penarikan bertahap, lengkap dengan kalender penerbitan uang baru dan penarikan uang bertanda lama," lanjut Pardede.

Ketiga, Pardede meminta pemerintah untuk melakukan komunikasi publik yang konsisten sampai ke pelosok mengenai perbedaan redenominasi dan sanering, cara membaca padanan harga lama–baru, dan simulasi sederhana untuk rumah tangga dan UMKM, termasuk kalkulator konversi, panduan kasir, materi literasi di sekolah, serta kanal pengaduan. 

"Keempat, pastikan kesiapan infrastruktur, penyesuaian sistem perbankan dan perusahaan, kalibrasi mesin kasir dan tiket, pembaruan perangkat lunak pembayaran digital, ketersediaan pecahan logam sen, serta rencana distribusi uang yang berpadu dengan perluasan pembayaran nontunai," tukas dia.

Terakhir, dia meminta untuk memperkuat pengawasan harga oleh pemerintah daerah dan asosiasi ritel selama fase harga ganda, dengan publikasi berkala perkembangan transisi. 

"Materi resmi sudah menampilkan rancangan pokok pengaturan, aturan pembulatan, kewajiban pelaku usaha, serta bagan waktu transisi multi-tahun, target rampung 2027 berarti tahapan tersebut perlu dijalankan disiplin dan komunikasinya dibuat sangat praktis di tingkat ritel," jelasnya. 

Sementara itu, Bhima Yudhistira, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), juga tak memungkiri sosialisasi bisa menjadi kunci keberhasilan dari redenominasi, sehingga hal ini harus dilakukan.

"90 persen lebih transaksi di Indonesia masih menggunakan uang tunai, meski pemanfaatan Qris dan transaksi digital meningkat. Gap sosialisasi bisa menyebabkan kebingungan administrasi terutama di pelaku usaha ritel karena ribuan jenis barang perlu disesuaikan pembukuannya,” tukas dia.