Ekonomi Indonesia Dinilai Terjebak Inersia, Burhanuddin Abdullah: Stabil, tapi Sulit ‘Ngebut’

JawaPos.com - Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah, menyebut perekonomian Indonesia saat ini tengah terjebak dalam inersia ekonomi. Pasalnya, di tengah perubahan geopolitik global yang kian dinamis dan realitas politik domestik yang dihadapkan pada keterbatasan fiskal, ekonomi Indonesia dinilai berada dalam kondisi stabil namun sulit melaju lebih cepat.

Burhanuddin menyoroti di mana ekonomi Indonesia konsisten menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen, yang ternyata tidak cukup untuk mengejar cita-cita untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

"Pertanyaannya sederhana: Mengapa ekonomi kita seolah bertahan di titik itu? Di level itu? Untuk menjelaskannya, saya mencoba meminjam sebuah konsep dari fisika, yaitu Inersia," kata Burhanuddin dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Kawasan SCBD Jakarta, Kamis (29/1).

"Inersia adalah kecenderungan alami suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, baik tetap diam maupun bergerak pada kecepatan tertentu. Inersia hanya dapat diubah apabila ada daya dorong lain yang cukup kuat untuk mengubah arah dan kecepatannya," tambahnya.

Ia menilai ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia yang kuat yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, birokrasi, dan mungkin psikologis. Dalam satu dekade terakhir ini Indonesia berhasil menjaga stabilitas makro, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas politik.

Tetapi, kata dia, dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah. Indonesia justru menjadi sangat pandai bertahan, tetapi kurang terlatih untuk melakukan lompatan. Terlenih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih banyak didorong oleh akumulasi faktor tambahan tenaga kerja dan modal, bukan oleh peningkatan produktivitas.

"Pola ini mampu menopang pertumbuhan yang stabil, tapi sulit mendorong percepatan yang berkelanjutan ke tingkat yang lebih tinggi. Fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi," jelas Burhanuddin.

"Kondisi ini menyebabkan transmisi kebijakan berjalan lambat, implementasi tidak merata, biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi tinggi, dan kita pada akhirnya terjebak dalam apa yang disebut sebagai silo mentality. Lebih menyukai kontinuitas dibandingkan dengan transformasi," imbuhnya.

Selain itu, Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga menyoroti bagaimana struktur perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro dan membatasi pemanfaatan teknologi dan inovasi. Akibatnya, kata dia, pertumbuhan produktivitas agregat menjadi rendah.

Itu sebabnya, Burhanuddin menilai bahwa perekonomian Indonesia membutuhkan daya dorong lain yang cukup kuat agar bisa keluar dari pola lama. Pemerintah Indonesia perlu menyusun langkah strategis, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, penyelundupan, penghindaran pajak, under-invoicing, serta penindakan tegas terhadap penyalahgunaan izin dan pemanfaatan sumber daya (termasuk kawasan hutan).

"Kepastian hukum adalah pondasi efisiensi ekonomi. Membangun lembaga yang mampu mengurangi risiko bagi perusahaan yang baru memasuki pasar. Misalnya dengan pembentukan Trading House, suatu lembaga yang akan memberikan one stop solution bagi UMKM kita," tukasnya.