Ada Potensi Krisis, MKI Ungkap Ambisi Transisi Energi Harus Diimbangi Ketahanan Sistem Listrik Nasional

JawaPos.com–Koordinator Dewan Pakar MKI Bambang Praptono menekankan bahwa ambisi transisi energi harus tetap diimbangi dengan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Dia mengingatkan adanya potensi risiko krisis listrik jangka pendek apabila keseimbangan antara pasokan dan permintaan tidak terjaga, terutama bila pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) meleset dari target.

”Dewan Pakar MKI merekomendasikan agar eksekusi proyek ke depan harus dilakukan secara on schedule, on budget, on quality dengan dukungan task force team yang kuat. Kita harus mempercepat pembangunan pembangkit EBT yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS), modernisasi Smart Grid, hingga pembangunan Super Grid,” kata Bambang pada Munas MKI sekaligus perkenalan Buku Putih MKI di Jakarta pada Sabtu (14/2).

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menopang transformasi teknologi tersebut. Seluruh lompatan teknologi ini membutuhkan dukungan SDM berkualitas.

”Kami memproyeksikan penciptaan hingga 4,4 juta green jobs pada 2030 di sektor ketenagalistrikan. Ini adalah peluang sekaligus tantangan besar bagi pendidikan vokasi dan industri kita untuk menyiapkan talenta yang siap mendukung kedaulatan energi hijau Indonesia,” jelas Bambang Praptono.

Di ranah regulasi, MKI mendorong harmonisasi aturan ketenagalistrikan serta pembentukan badan pengatur yang independen. Sementara dalam aspek teknologi, pemanfaatan inovasi dekarbonisasi seperti Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), pengembangan teknologi nuklir, serta pembangunan Super Grid nasional dinilai krusial untuk mempercepat dekarbonisasi sektor energi.

Dalam kesempatan yang sama, MKI turut memperkenalkan Buku Putih MKI. Penyusunan tersebut diklaim sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah, khususnya rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt, dengan porsi 75 persen bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

MKI kemudian menerjemahkan agenda besar itu ke dalam lima fokus utama, yakni perencanaan sistem, pembiayaan, regulasi, teknologi, serta penguatan sumber daya manusia.

Tak hanya SDM dan pembangunan infrastruktur, buku tersebut turut menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas lain. Pada sisi perencanaan sistem, diperlukan pemetaan infrastruktur yang lebih akurat untuk menekan risiko ketidakseimbangan supply-demand.

Dokumen strategis ini sendiri dirancang sebagai rekomendasi kebijakan komprehensif untuk membantu pemerintah menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan sekaligus mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.