JawaPos.com-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja APBN yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 227 triliun, tumbuh signifikan sebesar 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Suahasil menyampaikan akselerasi belanja ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di Kuartal I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.

Adapun salah satu poin utama dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 131,9 triliun adalah peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang.

Kemudian, realisasi bansos mencapai Rp 9,5 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu sebesar Rp 4,1 triliun. Hal ini dipicu oleh percepatan penyaluran PKH Kuartal I yang sudah dimulai sejak Januari.

Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan realisasi sebesar Rp 19,5 triliun pada Januari 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan Januari 2025 yang saat itu baru mencapai Rp 45 miliar.

"Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (25/2).

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi sebesar Rp 56,5 triliun dari total pagu Rp 769,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk PIP, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga operasional sekolah (BOS).

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp 17,6 triliun tahun ini. Sedangkan dari sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar Rp 434,8 triliun untuk tahun 2026 dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas.

Proyek strategis tersebut mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian PU. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp 22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 95,3 triliun. Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar), pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran dan menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp 10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.

"Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung," tutup Wamenkeu Suahasil. (*)