Menghitung Dampak Kebijakan B50 terhadap Industri Sawit Nasional

JawaPos.com - Pemerintah merencanakan kebijakan biodiesel B50 pada 2026. Kebijakan itu dinilai bisa mengancam industri sawit nasional di tengah lemahnya daya saing sawit Indonesia di pasar global. 

Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebijakan yang tidak didasari perhitungan matang berpotensi membahayakan keberadaan sektor sawit nasional. "Sudah sejak beberapa tahun ini Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu," kata Bayu baru-baru ini. 

Pendapat itu dikemukakannya dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Indonesia” yang diselenggarakan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) di Jakarta, Jumat (17/10). 

Menurut Bayu, rencana kenaikan B40 ke B50 akan menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit. "Itu akan menjadi genta kematian bagi industri sawit Indonesia,” ungkap Bayu. 

Baca Juga: Pendapatan Negara Merosot Imbas Turunnya Harga Batu Bara dan Sawit di Global

Untuk diketahui hasil kajian Pranata UI menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah. Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah akan mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi lewat peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50.  

Indonesia sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi 48,2 juta ton (54%) dari pasokan global menghadapi tantangan serius dalam mendukung mandatori biodiesel B50. Kebutuhan produksi domestik diperkirakan harus naik hingga 59 juta ton per tahun, sementara produksi 2025 hanya diproyeksikan 49,5 juta ton. Ketimpangan ini berpotensi mengganggu pasokan dalam negeri dan menekan ekspor.  

Simulasi menunjukkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp 172,35 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190,5 triliun. Kondisi ini dapat memperlemah neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi saat ini harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi dari minyak nabati lain, mendorong negara importir seperti India beralih ke komoditas pesaing. 

Kenaikan mandatori biodiesel B50 juga berdampak pada harga domestik. Harga minyak goreng diperkirakan naik hingga 9 persen dan TBS naik sekitar Rp 618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel. Namun, lonjakan subsidi untuk menjaga keekonomian program akan menjadi beban fiskal besar. Jika tarif pungutan ekspor CPO dinaikkan dari 10% menjadi 15,17%, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan hingga Rp 1.725 per kilogram. Dampak terberat akan dirasakan petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit. 

Baca Juga: Pengamen Gagalkan Aksi Preman Bertato Curi Besi Scaffolding Stager di Duren Sawit

Terkait hasil riset di atas, Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh.  

Lebih jauh Bayu Krisnamurthi menilai kondisi industri sawit Indonesia saat ini tengah lesu. Daya saing sawit Indonesia di pasar global juga semakin tergerus. Harga CPO saat ini sekitar USD 300 lebih mahal dari minyak kedelai, sementara negara-negara konsumen mulai mencari alternatif pengganti sawit.