Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memperoleh porsi keekonomian yang besar dari sektor pertambangan dan hilirisasi. Pemerintah, kata dia, mendorong agar seluruh pihak—mulai dari pemerintah pusat, daerah, investor, hingga pelaku usaha dan masyarakat—bersinergi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” tegas Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar Lemhannas, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Bahlil menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar. Ia menekankan, pembangunan industri tidak boleh menjadikan daerah sekadar penonton dalam proses ekonomi nasional.

Sebagai contoh, Bahlil memaparkan keberhasilan Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang ekonominya tumbuh pesat berkat hilirisasi. Kedua provinsi itu mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6 persen.

Pemerintah menilai hilirisasi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya untuk korporasi besar. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ujarnya.

Selain soal pemerataan, Bahlil menyoroti pentingnya keberlanjutan pascatambang. Pemerintah kini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir.

Langkah ini, menurut Bahlil, krusial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada sumber daya alam semata. Ia menegaskan bahwa arah hilirisasi bukan hanya tentang industrialisasi, tetapi juga tentang keadilan sosial yang nyata bagi rakyat daerah.