Indonesia Masih Dipercaya Lanjutkan Transisi Energi, Komitmen Pendanaan JETP Naik jadi USD 21,4 Miliar

JawaPos.com - Komitmen pendanaan internasional untuk program transisi energi Indonesia dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) kembali meningkat. Pada Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi JETP yang digelar Jumat (5/12), pemerintah menyampaikan bahwa dukungan pendanaan naik dari USD 20 miliar pada 2022 menjadi USD 21,4 miliar pada 2025. Kenaikan tersebut dinilai sebagai bukti kuatnya kepercayaan global terhadap arah kebijakan energi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, transisi energi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang. Arah itu selaras dengan Asta Cita, terutama penguatan ketahanan energi dan pangan melalui pembangunan ekonomi hijau.

"Komitmen JETP untuk Indonesia telah tumbuh dari USD 20 miliar (2022) menjadi USD 21,4 miliar (2025) yaitu USD 11,4 miliar publik dari IPG dan USD10 miliar dari GFANZ, ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional," ungkap Airlangga di Jakarta.

Hingga November 2025, Indonesia telah memobilisasi USD 3,1 miliar dari komitmen JETP, sementara USD 5,5 miliar lainnya sedang dalam proses negosiasi untuk proyek konkret. Selain itu, Britain and Northern Ireland juga turut menyampaikan dua studi kerangka Just Framework yang berisi langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi Indonesia.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada Jepang atas dukungannya melalui Sekretariat JETP serta seluruh donor IPG yang terlibat dalam penyusunan JETP Progress Report 2025 yang kini memasuki tahap finalisasi. Dalam pipeline transisi energi, pemerintah menyoroti dua proyek prioritas yang dianggap mampu memberi dampak signifikan, yaitu Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan program dedieselisasi. Kedua proyek ini membutuhkan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, dan pelaku industri.

"Ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan Lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana ini benar-benar bisa mempercepat arahan Presiden Prabowo dalam mengakselerasi NDC Indonesia" tutupnya.