Profil Gubernur Irian Barat Pertama Zainal Abidin Syah Sangaji yang Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 

JawaPos.com-Gelar pahlawan nasional telah dianugerahkan kepada 10 tokoh pada Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/10). Salah satu sosoknya adalah Zainal Abidin Syah Sangaji yang merupakan Sultan Tidore ke-37 sekaligus Gubernur Irian Barat pertama.

Penganugerahan tersebut merupakan wujud apresiasi dan penghormatan negara atas sumbangsih besar para tokoh di berbagai bidang, mulai dari politik, sosial dan kemanusiaan, hukum, hingga pendidikan Islam, yang telah berperan penting dalam memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Zainal Abidin sendiri dianggap berjasa pada bidang politik perjuangan dan diplomasi.

Profil Zainal Abidin Syah Sangaji

Zainal Abidin Alting lahir pada tahun 1912 di Soasiu, kota utama di Pulau Tidore. Ia merupakan putra dari Dano Husain, keturunan langsung Sultan Ahmad Saifuddin Alting yang wafat pada tahun 1865. Nama “Alting” diambil dari tradisi keluarga kerajaan Maluku yang sering menggunakan nama kota atau pejabat Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting. Ibunya bernama Salma, dan ia memiliki tiga saudara kandung yakni Amir, Halni, dan Idris.

Pada masa kelahirannya, Kesultanan Tidore sedang mengalami kekosongan takhta sejak wafatnya penguasa terakhir pada tahun 1905. Pemerintahan wilayah otonom (zelfbesturende landschap) saat itu dijalankan oleh sebuah dewan kabupaten. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Batavia dan Makassar, Zainal Abidin bergabung dengan birokrasi kolonial Belanda dan bertugas di berbagai daerah, antara lain Ternate, Manokwari, dan Sorong.

Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Zainal Abidin ditunjuk sebagai kepala pemerintahan daerah di Tidore untuk sementara waktu. Namun, menjelang akhir Perang Dunia II, ia berselisih dengan pihak Jepang, sehingga akhirnya diasingkan ke Halmahera.

Setelah Jepang menyerah, Belanda berupaya memulihkan kekuasaannya di wilayah Hindia Timur dengan membentuk negara boneka bernama Negara Indonesia Timur pada 1946. Negara tersebut meliputi kawasan Maluku, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil.

Berkat pengalamannya di bidang administrasi, Zainal Abidin kemudian diangkat sebagai Sultan Tidore pada akhir 1946 dan resmi memulai masa pemerintahannya pada Februari 1947. Penobatannya menandai kebangkitan kembali Kesultanan Tidore setelah mengalami kekosongan kekuasaan selama 42 tahun.

Meskipun pengangkatannya berlangsung dalam konteks kolonial, Zainal Abidin tetap mendapatkan penghormatan dari pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Sukarno setelah 1949. Pada 1952, ia dipercaya menjadi kepala wilayah Maluku Utara dengan pusat pemerintahan di Ternate. 

Namun, seiring munculnya semangat anti-feodalisme di Indonesia pasca kemerdekaan, eksistensi kerajaan-kerajaan tradisional mulai dianggap tidak relevan dengan zaman dan perlahan digantikan oleh sistem birokrasi pemerintahan modern.

Sebagian wilayah Nugini Barat sendiri telah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak abad ke-17. Namun setelah 1949, Belanda tetap menguasai wilayah itu demi kepentingan ekonomi dan strategisnya. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno berupaya menggabungkan wilayah tersebut sebagai bagian dari penyelesaian Revolusi Nasional.

Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno membentuk Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu, Tidore, dan mengangkat Sultan Zainal Abidin sebagai gubernur (Keppres No. 142/1956). Penunjukan ini didasarkan pada klaim bahwa Papua dan pulau sekitarnya merupakan wilayah Kesultanan Tidore, yang kini menjadi bagian Indonesia.

Ketegangan dengan Belanda memuncak hingga hubungan diplomatik putus pada 1960, diikuti pembelian senjata oleh Indonesia. Pada Desember 1961 dilancarkan Operasi Trikora, yang berujung pada bergabungnya Nugini Barat ke Indonesia tahun 1963.

Masa jabatan Zainal Abidin berakhir pada 1962 dan digantikan oleh P. Pamuji. Ia kemudian menetap di Ambon hingga wafat pada 4 Juli 1967 dan dimakamkan di TMP Kapahaha, sebelum akhirnya dipindahkan ke Tidore pada 11 Maret 1986. Setelah wafatnya, kesultanan sempat vakum hingga akhirnya dihidupkan kembali secara simbolis pada 1999. (*)