Perbankan di Indonesia Tampak Ragu-ragu dalam Upaya Dekarbonisasi, Baru BRI yang Berani Patok Target NZE 2050

JawaPos.com - Perbankan di ASEAN saat ini telah menunjukkan kemajuan pada tata kelola dan aksi iklim. Alhasil, 11 dari 14 bank telah tetapkan target jangka panjang net-zero untuk emisi yang dibiayai, salah satunya yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Meski begitu, perbankan di regional ASEAN dinilai masih lamban dalam menerapkan kebijakan yang amat dibutuhkan untuk menuju target net-zero global emission pada 2050. Padahal, Asia sendiri merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Hal ini terangkum pada laporan 'Bridging the Gap: Have ASEAN Banks Caught Up on Climate Action?' yang diterbitkan oleh Asia Research & Engagement (ARE). Laporan tersebut menilai 14 bank terkemuka di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 

Dalam laporan itu ditemukan bahwa, meskipun lembaga keuangan Indonesia seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BCA telah meningkatkan pengungkapan risiko iklim dan kerangka tata kelola mereka. Namun, kebijakan dan pembatasan terhadap pembiayaan bahan bakar fosil tampak tertinggal jika dibanding dengan standar regional.

"Bank-bank ASEAN mencatatkan kemajuan yang signifikan, dari tata kelola yang lebih kuat dan komitmen net-zero hingga pembatasan terhadap pembiayaan batu bara. Namun masih banyak yang perlu dilakukan. Kami mendorong bank-bank di kawasan untuk secara kolektif mempercepat transisi menuju ASEAN rendah karbon," kata Ben McCarron, Founder dan Managing Director ARE dalam keterangannya, Kamis (9/10).

Dalam laporan ini pula, Indonesia mencetak skor tinggi untuk manajemen risiko (83 persen) dan cukup baik dalam tata kelola (50 persen) dan peluang pembiayaan hijau (75 persen). Namun, negara ini sangat lemah dalam kebijakan dekarbonisasi (17 persen), sehingga menghasilkan rata-rata keseluruhan 53 persen. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem perbankan Indonesia telah menjadi semakin canggih dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko iklim, namun masih ragu untuk menerapkan kebijakan dekarbonisasi yang kuat dan terikat waktu. 

Sebagian besar bank besar di Indonesia kini sudah menerapkan pengawasan keberlanjutan di tingkat dewan, mengadopsi TCFD, dan mulai melaporkan emisi pembiayaan dengan metodologi PCAF. 

Namun, hanya BRI yang telah menetapkan target net-zero emission pada 2050, satu dekade lebih awal dari target nasional 2060, dan berkomitmen mengurangi secara bertahap pembiayaan PLTU yang sudah ada. Ironisnya, hingga saat ini belum ada satu pun bank di Indonesia yang memiliki rencana untuk menghentikan pembiayaan untuk PLTU baru. 

Kondisi ini sangat kontras dengan bank-bank regional lainnya, seperti Maybank, CIMB, dan HLB di Malaysia, KBank dan SCB di Thailand, serta BDO Unibank dan BPI di Filipina, yang sudah memiliki jadwal penghentian pembiayaan PLTU baru.

Sebagai contoh, Maybank dan CIMB menargetkan penghentian total pembiayaan PLTU secara bertahap hingga 2040, HLB telah menolak pendanaan baru untuk proyek listrik batu bara sejak 2023, sementara KBank bahkan menerapkan kebijakan ‘no new coal’ dengan rencana penghentian total pada 2030 dan membatasi pembiayaan pembangkit listrik tenaga gas. 

Laporan ini memberikan peringatan keras bahwa tanpa adanya kebijakan yang lebih kuat dengan tenggat waktu yang jelas, bank-bank Indonesia berisiko besar tertinggal dari bank-bank lain di ASEAN. Setelah berhasil memimpin dalam tata kelola, tantangan berikutnya bagi bank-bank Indonesia adalah memimpin dalam aksi dekarbonisasi dengan menghentikan pembiayaan batubara, mendukung transisi energi, dan menyesuaikan diri dengan target net zero emission 2050. 

Laporan tersebut juga mengungkap bahwa bank yang memilih menjadi pemimpin aksi iklim, bukan sekadar patuh, akan menuai banyak manfaat, termasuk peluang pembiayaan yang lebih besar di industri baru, risiko yang lebih rendah terkait sektor berkarbon tinggi, akses ke rantai pasok keberlanjutan, reputasi tinggi, dan kesiapan regulasi. 

Kunci pentingnya adalah bank perlu mengadopsi dan mendiskusikan jalur dekarbonisasi sektoral di seluruh sektor utama berkarbon tinggi dengan klien mereka di semua tingkatan penyediaan modal.