Jamkrindo Dukung Penjaminan Pembangunan di Jawa Timur

JawaPos.com - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mendukung penjaminan beragam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) baik dari segi infrastruktur, ekonomi, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kehadiran penjaminan ini memperkuat tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan," kata Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, dikutip dari Antara, Sabtu (11/10).

PT Jamkrindo menegaskan, perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Perpres 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan adanya jaminan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam proyek pemerintah, penjaminan memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Selama ini, kata Abdul, banyak UMKM kesulitan mengikuti tender karena keterbatasan likuiditas dan kewajiban menyediakan jaminan dalam bentuk uang tunai atau agunan.

Melalui produk penjaminan seperti surety bond, Jamkrindo hadir memberikan solusi agar pelaku usaha dapat tetap memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengganggu modal
kerja.

Penjaminan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pemerintah sebagai pengguna tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi terutama bagi pelaku UMKM yang kini dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proyek strategis pemerintah.

Melalui layanan penjaminan yang komprehensif, perusahaan penjaminan berperan melindungi kepentingan pemerintah selaku pengguna barang dan jasa, sekaligus menjamin penyedia barang dan jasa agar dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menekankan, pentingnya tata kelola dalam pengadaan barang dan jasa termasuk kolaborasi lintas lembaga dengan perusahaan penjaminan.

"Pengadaan yang berintegritas menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif," kata Khofifah.