Realisasi Anggaran Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tembus Rp 800 Miliar hingga Akhir September 2025

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran pembangunan Program Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai Rp 800 miliar atau Rp 0,8 triliun hingga 30 September 2025.

Suahasil menyebut, dana tersebut telah mencapai 55,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2025. Meski begitu, Suahasil memastikan bahwa saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sudah dimulai.

"Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan," kata Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa anggaran Program Kampung Nelayan ini merupakan bagian dari anggaran ketahanan pangan yang disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun pada tahun 2025.

Namun, hingga akhir September 2025 realisasinya baru mencapai sebesar 56,1 persen atau sebesar Rp 81,2 triliun. Dana tersebut sudah mencakup anggaran cetak sawah dan intensifikasi lahan serta pembangunan bendungan, irigasi dan sarana prasarana.

"Anggaran ketahanan pangan ini Rp 81,2 triliun. Ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan," tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 1.100 lokasi pada tahun depan. Untuk tahap awal, program tersebut dimulai di 65 titik terpilih dari target 100 KNMP dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,34 triliun.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP sekaligus Ketua Tim Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Trian Yunanda menjelaskan, rata-rata setiap kampung akan mendapat dukungan pembangunan sarana dan prasarana produksi senilai Rp 20,6 miliar.

“Jadi per kampung itu berbeda-beda. Kalau Rp 1,34 triliun itu, kalau rerata dibagi 65 lokasi itu jatuhnya sekitar Rp 20,6 miliar per lokasi,” ujar Trian kepada JawaPos.com, Rabu (24/9).

Menurut Trian, fasilitas yang akan dibangun meliputi sarana produksi dari hulu hingga hilir. Namun begitu, terkait dengan jumlah anggaran di setiap lokasi tidak selalu sama, tetapi menyesuaikan kategori dan kebutuhan kampung tersebut.

“Nanti di sana disesuaikan tentunya, kita akan membangun yang komplit sarana prasarana produksi dari hulu hingga hilir mungkin mencapai Rp 20,6 miliar tadi,” jelasnya.