Mantan Dirjen Pajak Diperiksa Kejagung terkait Kasus Tax Amnesty 2015-2020, Purbaya: Biar saja Proses Hukum Berjalan

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal keterlibatan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kasus Tax Amnesty periode 2015-2020. Salah satu pejabat yang diduga terlibat yakni mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, karena saat ini yang bersangkutan sudah dilarang Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pergi ke luar negeri. 

Purbaya mengaku belum diberitahu langsung oleh Kejaksaan Agung terkait kasus itu. Namun, ia memastikan akan membiarkan proses hukum terus berjalan. 

"Saya belum dapet pemberitahuan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar saja proses hukum berjalan," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). 

Meski belum diberi kabar oleh Kejagung, Bendahara Negara ini mengakui bahwa beberapa anak buahnya ada yang pernah memenuhi panggilan penegak hukum. 

Ia memastikan tidak ada panggilan untuk dirinya, karena kasus yang terjadi sudah lama jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Kemenkeu. "Saya sih nggak ada, tapi yang jelas ada beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan," jelas Purbaya. 

Sebelumnya, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), tengah menggeledah sejumlah rumah milik pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Penggeledahan itu, diduga terkait kasus Tax Amnesty periode 2015-2020. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Gedung Bundar-sebutan untuk Gedung penyidikan korupsi Kejagung- dilakukan di sejumlah lokasi terpisah. Upaya paksa itu, dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan, guna melengkapi berkas penyidikan yang perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan.  

Di lain pihak, dari hasil penggeledahan, tim penyidik menyegel sejumlah harta benda bergerak seperti motor dan mobil mewah, yang diduga terkait perkara yang tengah ditangani. Terkait adanya penggeledahan ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna belum merespon pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. 

Untuk diketahui, dalam program Tax Amnesty periode 2015-2020, sejumlah pejabat pajak diduga melakukan manipulasi dalam program pengampunan pidana pajak. Usai mendapat laporan, atas dugaan itu, penyidik Kejagung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga menaikkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan, setelah melakukan gelar perkara.