Kemenhaj Ingin Beras Nasional jadi Pemasok Utama Konsumsi Jamaah Haji di Arab Saudi

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), pemerintah mendorong pemanfaatan beras produksi dalam negeri untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan ketergantungan terhadap pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand sudah saatnya dikurangi. Menurutnya, beras nasional harus menjadi prioritas utama dalam rantai pasok konsumsi haji.

“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” kata Jaenal Effendi di Jakarta, Senin (26/1).

Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jamaah dan petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi konsumsi 150 gram beras per porsi dengan total 127 kali makan selama masa operasional haji.

Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen pemanfaatan beras nasional. Bulog akan menghitung kebutuhan total serta menyiapkan pasokan beras sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.

Rapat tersebut juga membahas regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional mampu bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menilai, kondisi swasembada beras nasional saat ini menjadi momentum strategis. Selama ini, kendala utama pemanfaatan beras lokal adalah faktor harga. Namun, melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis beras produksi dalam negeri dapat memiliki daya saing yang kuat.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebut langkah ini sebagai upaya membangun legacy baru dalam penyelenggaraan haji.

Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jamaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia.

“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” pungkasnya.