Wujudkan Keadilan Sosial, Menko AHY Diminta Akselerasi Pembangunan Wilayah 3T

GEMPAR Indonesia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Istimewa)

JawaPos.com — Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T harus menjadi fokus pemerintah. Selain untuk membebaskan warga dari keterisolasian, pembangunan juga menunjukan kedaulatan dan keadilan sosial bagi rakyat.

Isu ini pun dibahas dalam pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu (GEMPAR) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infrastruktur di Jakarta.

”Pembangunan di daerah 3T bukan sekadar soal menghadirkan sarana dan prasarana, melainkan soal kehadiran negara. Rakyat di perbatasan dan pulau terluar harus merasakan bahwa negara hadir melayani mereka sama baiknya dengan yang di Jawa. Ini adalah fondasi untuk menuju Indonesia Maju,” ujar Ketua Umum GEMPAR Indonesia, Yohanes Sirait, Kamis (29/1).

Hadir dalam pertemuan ini Anggota Dewan Pembina GEMPAR Mayjen (Purn) Ben Yura Rimba, Sekjen Petrus Sihombing dan sejumlah pengurus DPP GEMPAR. Lalu Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Kemenko Infrastruktur Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar M. Rachmat Kaimuddin dan sejumlah Staff Ahli dan Staff Khusus.

Baca Juga: Polisi Ungkap Jalanan di Surabaya yang Sering jadi Lintasan Balap Liar pada Malam Hari

Yohanes mendukung pemerintah agar menempatkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai prioritas utama dalam peta jalan infrastruktur nasional. Sebab, antara wilayah barat dan timur terdampat disparitas pembangunan yang lebar.

Permintaan GEMPAR Indonesia ini relevan dengan tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur masih cukup lebar, biaya logistik nasional yang masih berada di kisaran 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski telah turun dari tahun-tahun sebelumnya, masih menjadi tantangan efisiensi ekonomi, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.

"Jadi Pak Menko, ini permohonan kader kami di Kawasan Timur, kiranya menjadi perhatian pemerintah pusat," pungkas Yohanes.

Sementara, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyambut positif kepedulian GEMPAR terhadap pembangunan kewilayahan. Pemerintah pun memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemerataan pembangunan.

”Pemerintah memberi perhatian khusus pada aspek pemerataan. Ini bukan hanya janji, melainkan mandat yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari pinggiran untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan bahwa kementeriannya memegang mandat vital untuk mengorkestrasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fisik, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh pelosok negeri.

“Fokus utama kami adalah memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sangat kaya akan sumber daya, termasuk potensi pariwisata yang luar biasa, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Wilayah-wilayah ini harus kita dukung dengan penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas yang mumpuni,” jelasnya

AHY menyampaikan, infrastruktur adalah tulang punggung bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju. Tanpa konektivitas yang merata, potensi besar sumber daya alam dan manusia di Kawasan Timur Indonesia tidak akan dapat dioptimalkan.

Editor: Sabik Aji Taufan