Perkuat Pengadaan Infrastruktur Prioritas, LKPP dan Kemenko Infra Ingin Pastikan Program Pembangunan Tepat Sasaran

JawaPos.com – Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi hingga pengadaan barang/jasa menjadi pondasi penting guna mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Tentunya dibutuhkan  perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran.

Diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, keberhasilan menghadirkan infrastruktur yang andal sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah.

LKPP sendiri memegang peran strategis dalam menyusun kebijakan pengadaan yang mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dangan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja negara. Sehingga, pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan pada program prioritas infrastruktur.

Peran ini pun tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) pelaksana pembangunan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) yang berperan dalam mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan nasional lintas sektor dan wilayah. Sehingga, menurut Sarah, kompleksitas pengadaan di sektor infrastruktur yang bernilai besar dan berisiko tinggi memerlukan koordinasi dan pendampingan sejak awal agar potensi persoalan yang mungkin timbul dapat diantisipasi bersama. 

“Kami sudah sangat ingin lari bersama Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur yang dari sisi pengadaan pasti kompleks, pasti mahal, dan pasti susah. Kami tidak ingin menyelesaikan masalahnya di belakang, tetapi dilibatkan dari depan sehingga bisa bersama-sama Kemenko Infra dan kementerian/lembaga teknis lainnya,” ujar Sarah dalam giat Coffee Morning bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono yang bertajuk Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan baru-baru ini.

Untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pengadaan dan arah pembangunan nasional, LKPP bersama Kemenko Infra ingin memastikan setiap proses pengadaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan, menjamin efisiensi dan akuntabilitas belanja.

Tentu serta memperkuat integrasi antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan program-program pembangunan yang dikoordinasikan Kemenko Infra berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional yang membutuhkan perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Ia juga menyoroti pentingnya menghadirkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengurangi disparitas antarwilayah.

“Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. Kita tidak boleh jalan di tempat, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Selain efisien, kita harus memastikan infrastruktur memenuhi standar keselamatan, berkualitas, memiliki resiliensi atau daya tahan terhadap bencana, serta semakin cerdas dan akuntabel. Di sinilah peran LKPP menjadi semakin vital dan strategis,” tegas Agus Harimurti Yudhoyono.

Melalui kolaborasi ini, LKPP dan Kemenko Infra berkomitmen untuk menyelaraskan strategi pembangunan nasional dengan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan dukungan tata kelola pengadaan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan, pengadaan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.