ASEAN Mantapkan Komitmen Iklim Global Lewat Energi Terbarukan dan Diplomasi Regional

JawaPos.com - Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN semakin menunjukkan komitmen nyata dalam menghadapi krisis iklim global. Berbagai kebijakan baru, mulai dari peningkatan energi terbarukan hingga pembentukan suara bersama dalam forum dunia, menandai langkah konkret kawasan ini menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dilansir dari Reuters, ASEAN secara resmi menyetujui Rencana Aksi Energi 2026–2030 yang menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga 45 persen dari total pembangkit listrik pada tahun 2030. Selain itu, porsi energi bersih diharapkan mencapai 30 persen dari total pasokan energi primer. Kebijakan ini juga memuat komitmen pengurangan intensitas konsumsi energi sebesar 40 persen dibandingkan dengan tingkat pada tahun 2005.

Menurut laporan Reuters, keputusan tersebut merupakan langkah maju dari target sebelumnya yang hanya menetapkan 23 persen untuk energi terbarukan dalam periode 2016–2025. Upaya ini dipandang sebagai wujud keseriusan ASEAN dalam mempercepat transisi energi bersih di tengah meningkatnya permintaan listrik di kawasan yang terus berkembang pesat.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) dan World Bank juga turut memperkuat agenda transisi energi ASEAN melalui program ASEAN Power Grid (APG). Dalam laporan yang dilansir Reuters pada 15 Oktober 2025, kedua lembaga keuangan internasional itu meluncurkan program pembiayaan baru senilai 10 miliar dolar AS untuk mendukung pengembangan infrastruktur jaringan listrik lintas negara. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas energi, memaksimalkan potensi sumber daya terbarukan, serta menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan tahan terhadap krisis.

“Interkoneksi listrik regional akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem energi bersih dan andal di kawasan yang ekonominya tumbuh cepat,” tulis Reuters dalam laporannya, menekankan pentingnya kerja sama lintas batas dalam mencapai transisi energi yang efektif.

Selain sektor energi, ASEAN juga memperkuat peran diplomatiknya di kancah global. Dilansir dari Vietnam News Agency, pertemuan ke-18 para Menteri Lingkungan ASEAN di Langkawi, Malaysia, membahas pembentukan “ASEAN Joint Statement for COP30” sebagai posisi bersama dalam perundingan iklim dunia mendatang. Upaya ini mencerminkan ambisi ASEAN untuk memiliki suara yang lebih solid dalam menentukan arah kebijakan lingkungan global.

Dalam pertemuan tersebut, para delegasi menyoroti tantangan utama yang dihadapi kawasan, seperti peningkatan suhu ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

“ASEAN berupaya memiliki posisi yang lebih kuat dan kompak dalam negosiasi iklim agar kepentingan negara berkembang dapat tetap diperjuangkan,” ujar salah satu perwakilan delegasi seperti dikutip dari Vietnam News Agency.

Upaya adaptasi iklim juga menjadi perhatian serius ASEAN. Dilansir dari Noah News, ASEAN bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) serta Pemerintah Kanada lewat International Development Research Centre (IDRC) meluncurkan program CLARE-ASEAN (Climate Adaptation and Resilience). Program ini berfokus pada penguatan ketahanan iklim perkotaan yang inklusif, terutama bagi komunitas marjinal yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

Dalam laporannya, Noah News menjelaskan bahwa CLARE-ASEAN menekankan penelitian berbasis bukti dan melibatkan partisipasi langsung masyarakat lokal.  “Adaptasi iklim harus inklusif dan memperhatikan mereka yang paling rentan,” tulis Noah News. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan pendekatan keadilan sosial dalam kebijakan iklim kawasan.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan transformasi ASEAN dari sekadar forum ekonomi menjadi kekuatan regional dalam tata kelola lingkungan global. Melalui kolaborasi lintas negara, pembiayaan internasional, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, ASEAN kini bergerak dari wacana menuju aksi nyata. Seperti dikutip dari Reuters, “Kawasan ini perlahan membuktikan bahwa solidaritas regional bisa menjadi kunci menghadapi krisis iklim global.” (*)