RSF Sudan yang Diduga Lakukan Kejahatan Perang Setujui Gencatan Senjata, Dunia Internasional Terus Pantau Krisis Kemanusiaan

JawaPos.com - Sudan kini berada di persimpangan krisis kemanusiaan besar setelah Rapid Support Forces (RSF), kelompok paramiliter atau milisi yang dituduh melakukan kejahatan perang di El Fasher, menyetujui gencatan senjata. 

Dilansir dari The Guardian, Senin (10/11), gencatan senjata ini difasilitasi oleh empat negara: Amerika Serikat (AS), Mesir, Uni Emirat Arab (UAE), dan Arab Saudi, sebagai upaya menghentikan konflik bersenjata yang telah berlangsung selama 30 bulan antara RSF dan tentara Sudan.

Gencatan senjata yang digagas bersifat kemanusiaan dan dijadwalkan berlaku selama tiga bulan. Namun sejumlah pengamat menilai bahwa persetujuan ini bisa menjadi langkah strategis RSF untuk meredam tekanan internasional seputar tuduhan pembantaian massal di El Fasher. 

Sebelum pengumuman resmi, citra satelit menunjukkan bahwa anggota RSF diduga menyingkirkan jenazah korban ke dalam kuburan massal, memperkuat dugaan terjadinya kekerasan yang sistematis.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh The Guardian, RSF menyampaikan bahwa "Rapid Support Forces (RSF) menyambut baik kesepakatan ini dan segera memulai pembicaraan mengenai penghentian permusuhan serta prinsip-prinsip dasar yang akan memandu proses politik di Sudan, dengan tujuan mengatasi akar konflik dan menghentikan penderitaan rakyat Sudan."

Pernyataan ini menegaskan persetujuan gencatan senjata sekaligus menunjukkan kesiapan RSF untuk memasuki pembicaraan lebih luas mengenai penghentian permusuhan dan proses politik di Sudan.

Uni Emirat Arab, pendukung utama RSF, dituding sebagai penyedia senjata dan pasukan dalam operasi El Fasher. Meski klaim tersebut dibantah UAE, laporan PBB dan lembaga riset internasional menunjukkan keterlibatan yang signifikan. Humanitarian Research Lab dari Universitas Yale mencatat bahwa RSF tampak melakukan penguburan jenazah secara sistematis di parit dan lubang galian untuk kuburan massal, menegaskan skala kekerasan yang luas dan terstruktur.

Aktivis Avaaz memperkirakan bahwa "puluhan ribu warga sipil" telah tewas akibat gelombang kekerasan ini. Laporan internasional menyebut setidaknya 460 korban tewas di sebuah rumah sakit, sementara dokter dan perawat diculik oleh RSF. Saksi mata menceritakan operasi door‑to‑door yang dilakukan RSF untuk membunuh warga sipil dan melakukan pelecehan seksual, membentuk pola kekerasan yang sistematis dan terkoordinasi.

Kejahatan di El Fasher kini berada di bawah pengawasan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Jaksa ICC menyatakan, mereka "sedang mengambil langkah segera untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti relevan yang akan digunakan dalam penuntutan di masa depan." 

Meski demikian, pemerintah Sudan yang berafiliasi dengan militer menyatakan kesiapan melanjutkan operasi militer, menunjukkan bahwa gencatan senjata ini belum menjamin akhir konflik bersenjata.

Namun, gencatan senjata ini diharapkan memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan yang mendesak. Namun kondisi di Darfur tetap kritis, dengan konflik yang tidak hanya bersifat politik tetapi juga etnis, dampaknya langsung terhadap keselamatan warga sipil. 

Mediator internasional menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap implementasi gencatan senjata menjadi kunci agar langkah ini tidak hanya menjadi manuver diplomasi semata.

Langkah ini menjadi ujian bagi diplomasi global dan peran negara‑negara kuadrilateral. Dunia kini menanti apakah inisiatif ini mampu menekan eskalasi kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian permanen, atau sekadar menjadi jeda sementara di tengah krisis kemanusiaan yang terus berkembang. 

Baca Juga: Mengenal RSF: Asal-Usul dan Perkembangan Pasukan Paramiliter Sudan yang Diduga Lakukan Genosida