Swiss Tolak Pajak Warisan 50 Persen bagi Miliarder, Kelanjutan Surga Finansial untuk si Kaya

Ilustrasi menunjukkan poster kampanye untuk pajak warisan 50 persen bagi individu super kaya, di Jenewa (Dok. Bloomberg)

JawaPos.com - Pemilih Swiss menolak secara telak rencana pengenaan pajak warisan dan pajak atas pemberian sebesar 50 persen bagi warga ultrasuper kaya dalam referendum nasional, Minggu (30/11/2025). 

Hasil ini bukan sekadar penolakan kebijakan fiskal, melainkan sinyal kuat bahwa publik memilih mempertahankan reputasi Swiss sebagai salah satu yurisdiksi paling ramah bagi pemilik modal besar, di tengah persaingan global menarik miliarder dan aset mereka.

Penolakan ini mencapai 78–79 persen suara, mencerminkan kekhawatiran nyata bahwa pungutan ekstrem terhadap kekayaan pribadi akan mendorong perpindahan modal dan investor kelas atas ke negara lain dengan kebijakan pajak lebih lunak. Tingkat partisipasi mencapai 43 persen, namun tidak ada satu kanton pun yang memberikan suara mayoritas mendukung.

Proposal pajak ini diajukan oleh kelompok sosial demokrat muda, Young Socialists (JUSO), sebagai skema untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim. Pajak akan dikenakan pada aset di atas CHF 50 juta, setara sekitar USD 62 juta atau lebih dari Rp 1,03 triliun, dengan kurs Rp 16.650 per dolar AS. Tujuannya, menurut JUSO, adalah menciptakan redistribusi kekayaan dan meningkatkan kontribusi warga kaya terhadap kepentingan publik.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (1/12/2025), rencana tersebut dinilai berisiko mengganggu keseimbangan sistem perpajakan nasional dan melemahkan daya saing Swiss sebagai magnet kekayaan global. Menteri Keuangan Swiss, Karin Keller-Sutter, menegaskan keberatan pemerintah. 

Dia menyatakan, "Pemilih telah menolak sebuah eksperimen kebijakan fiskal yang berisiko besar. Kebijakan ini berpotensi merusak sistem pajak kita dan mengikis daya tarik Swiss sebagai pusat investasi dan tempat tinggal individu berkekayaan tinggi."

Bagi pemerintah, isu pajak ini bukan hanya soal penarikan dana, tetapi juga soal reputasi negara. Swiss telah lama mengukuhkan model pajak yang menekankan kepastian hukum, transparansi aturan, serta desentralisasi kebijakan di tingkat kanton, yang dianggap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus daya tarik internasional.

Peter Spuhler, pemegang saham utama Stadler Rail AG, menjadi simbol resistensi kaum kaya. Dia menegaskan, "Pajak seperti ini akan memaksa banyak pemilik usaha menjual perusahaannya hanya untuk memenuhi kewajiban ketika mereka wafat. Ini bukan koreksi, tetapi hukuman terhadap pencipta lapangan kerja."

Ancaman eksodus kekayaan semakin nyata karena Swiss bersaing dengan pusat keuangan di Timur Tengah dan Asia, yang agresif menawarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik miliarder global. Keputusan warga Swiss menunjukkan bahwa daya tarik fiskal tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tekanan untuk redistribusi kekayaan.

Selain referendum pajak warisan, warga Kanton Fribourg juga menolak usulan upah minimum wajib CHF 23 per jam. Pola ini konsisten: pemilih cenderung mendukung iklim usaha fleksibel dan kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, hasil referendum ini menegaskan posisi Swiss sebagai surga fiskal yang tidak hanya menarik, tetapi juga dijaga melalui mekanisme demokrasi langsung. Stabilitas dan daya pikat ekonomi tetap diutamakan dibanding eksperimen redistribusi kekayaan yang berisiko mengguncang fondasi finansial negara.