Parlemen Thailand Dibubarkan di Tengah Krisis Politik dan Konflik Perbatasan, Pemilu Kilat Membuka Babak Ketidakpastian Baru

JawaPos.com - Parlemen Thailand resmi dibubarkan pada Jumat (12/12/2025), sebuah langkah dramatis yang diambil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk menggagalkan mosi tidak percaya dari oposisi. Keputusan ini memicu pemilu kilat hanya tiga bulan setelah Anutin menjabat, sekaligus membuka kembali siklus ketidakpastian politik di Negeri Gajah Putih yang tengah diwarnai bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja.

Langkah pembubaran ini terjadi ketika oposisi dari Partai People's Power Party (PPP) mengklaim memiliki mayoritas kursi dan siap menjatuhkan pemerintah. Di tengah tekanan itu, Anutin menyatakan pembubaran parlemen sebagai upaya "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat", meski kritik menyebut manuver ini sebagai jalan keluar untuk menghindari pemakzulan.

Dilansir dari Foreign Policy, Sabtu (13/12/2025), Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui permintaan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Thailand hanya beberapa jam setelah Anutin menyampaikan niatnya secara resmi. Keputusan serba cepat ini, menurut laporan Foreign Policy, dipandang berpotensi memperbesar risiko turbulensi politik baru, terutama karena Thailand dikenal memiliki sejarah pergantian perdana menteri yang relatif cepat.

Seiring dengan keputusan tersebut, oposisi menuding Anutin telah mengingkari komitmen politik yang sebelumnya menjadi dasar dukungan parlemen. Partai PPP menyatakan bahwa dukungan yang diberikan pada September lalu disertai syarat pembubaran parlemen dalam empat bulan serta penyelenggaraan referendum konstitusi. 

Anutin, di sisi lain, membantah tudingan itu. "Anda memilih saya menjadi perdana menteri, lalu sekarang mengatakan tidak lagi mendukung dan meminta parlemen dibubarkan. Saya hanya melakukan apa yang Anda minta," ujarnya kepada wartawan, sebagaimana dikutip Foreign Policy.

Dengan pembubaran ini, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam 45 hingga 60 hari. Selama masa transisi, Anutin memimpin pemerintahan sementara dengan kewenangan terbatas, termasuk tanpa otoritas untuk mengesahkan anggaran baru—kondisi yang berpotensi menghambat kebijakan ekonomi dan sosial.

Namun, krisis politik dalam negeri berjalan beriringan dengan eskalasi konflik eksternal. Di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah berbicara dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mendorong penghentian permusuhan dan konflik di perbatasan dan kembali ke kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Washington.

Pernyataan itu kontras dengan sikap Anutin beberapa jam sebelumnya. "Saya menjelaskan kepada Presiden Trump bahwa kami bukan agresor terhadap Kamboja, tetapi melakukan pembalasan," kata Anutin. Ia menambahkan, Trump "menginginkan gencatan senjata" dan meminta pesan disampaikan kepada pihak Kamboja. Kedua negara saling menuding sebagai pemicu konflik.

Sejak bentrokan pecah awal pekan ini, sedikitnya 20 orang tewas, lebih dari 260 luka-luka, dan ratusan ribu warga sipil mengungsi di kedua sisi perbatasan. Krisis kemanusiaan ini memperberat tekanan terhadap pemerintah Thailand yang sedang memasuki fase transisi politik.

Selain itu, oposisi Thailand sejak lama mengkritik penanganan hubungan dengan Kamboja. Pendahulu Anutin, Paetongtarn Shinawatra, dicopot pada Agustus lalu dan akhirnya mundur sebagai pemimpin partai setelah dinyatakan bersalah melanggar etika karena dianggap terlalu lunak dalam negosiasi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Dengan pemilu kilat di depan mata, Thailand kini menghadapi persimpangan krusial: mengelola transisi politik yang rapuh sambil meredam konflik regional yang berisiko meluas. Bagi kawasan Asia Tenggara, dinamika ini bukan sekadar isu domestik, melainkan ujian stabilitas regional di tengah ketegangan geopolitik yang kian kompleks.