Meski Ada Isu Paparan Radioaktif Cesium-137, Gubernur Banten Andra Soni Pastikan Udang Tambak dari Wilayahnya Aman Dikonsumsi

JawaPos.com - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan udang hasil tambak di wilayahnya aman dikonsumsi masyarakat, meski belakangan muncul isu paparan radioaktif Cesium-137. Kepastian itu ia sampaikan saat menghadiri Festival Kuliner HUT ke-25 Provinsi Banten di Lapangan Pancaniti, KP3B Kota Serang, Sabtu (4/10).

"Alhamdulillah dari tambaknya tidak ada masalah," ujar dia dikutip dari Antara, Senin (6/10). Untuk meyakinkan publik, Andra Soni bahkan turut menyantap udang vaname hasil budi daya petambak lokal.

Ia menjelaskan, isu terkait udang terpapar Cesium-137 sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dari penelusuran, salah satu sumber radiasi ditemukan berasal dari industri peleburan besi dengan bahan baku impor.

"Industri peleburan besi ini bahan bakunya impor, sehingga sedang diidentifikasi sumbernya," kata Andra.

Menurut Gubernur, Indonesia tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir hanya ada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan kondisinya terjaga baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama lembaga terkait terus melakukan langkah dekontaminasi untuk memastikan keamanan lingkungan.

Andra menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh upaya pemerintah pusat agar permasalahan ini segera teratasi. "Berbagai upaya mengenai penanganan paparan radiasi Cesium-137 sedang dilakukan oleh pemerintah. Upaya dekontaminasi terus dilakukan oleh para ahli," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti menambahkan pihaknya telah menurunkan tim untuk memeriksa berbagai tambak udang. "Tim DKP sudah turun langsung memeriksa tambak-tambak udang, hasilnya aman dan tidak ada paparan zat berbahaya," ungkapnya.

Hasil uji sampel DKP memastikan udang tambak di Banten bebas dari kontaminasi radioaktif. Dengan kepastian ini, masyarakat diimbau tidak khawatir terhadap produk perikanan lokal.

Pemerintah Provinsi Banten menyatakan akan terus melakukan pengawasan, baik pada sektor perikanan maupun industri, agar kasus serupa tidak merugikan petambak dan mengganggu kepercayaan konsumen.