Pedagang JPM Tanah Abang Jakarta Demo Pakai Baju Bergambar Pramono-Rano, Protes Mahalnya Harga Sewa Kios

JawaPos.com - Puluhan pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar aksi protes pada Senin (6/10). Mereka menuntut penurunan tarif sewa kios yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan.

Namun, ada yang berbeda dari aksi kali ini. Sebagian pedagang yang berdemo sengaja mengenakan baju bergambar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Langkah itu mereka lakukan sebagai bentuk sindiran halus, sekaligus pengingat bahwa para pedagang dulu adalah pendukung setia pasangan tersebut saat Pilkada.

Sindiran Lewat Baju Pramono–Rano

Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang, Jimmy Rory, mengaku sengaja mengenakan seragam oranye bergambar wajah Pramono dan Rano. Baju itu juga bertuliskan "Suara Kami Untuk Pramono-Rano".

Menurut Jimmy, hampir semua pedagang di lokasi merupakan warga asli Tanah Abang yang pernah memberi dukungan politik kepada Pramono-Rano saat maju sebagai Gubernur.

"Biar Bapak Gubernur tahu, mayoritas pedagangnya di sini anak wilayah, anak wilayah Tanah Abang, yang mendukung dia waktu dia mencalonkan jadi Gubernur," ujarnya kepada JawaPos.com di JPM Tanah Abang, Senin (6/10).

Jimmy berharap aksi ini dapat membuka mata Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Pramono - Rano untuk lebih berpihak pada rakyat kecil.

"Jadi, jangan sampai Bapak Pramono mengabaikan suara-suara kita. Nah, kita nih pendukung dia," sambung Jimmy.

Akumulasi Kekecewaan terhadap Pengelola Baru

Jimmy menjelaskan, aksi protes ini merupakan puncak kejengkelan pedagang terhadap PT Miratti Sarana Utama selaku pengelola baru JPM, serta Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Jadi sebenarnya aksi ini adalah akumulasi. Akumulasi dari apa, dari kejengkelan kita, dari kekeselan kita terhadap pihak Sarana Jaya pertama. Terutama Sarana Jaya dan pengelola yang baru sekarang ini," ungkap Jimmy.

Ia menuturkan, daya beli masyarakat saat ini tengah lesu. Pengunjung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun, di tengah kondisi sulit itu, pengelola justru menaikkan tarif sewa kios.

Awalnya, pedagang membayar sewa Rp 560 ribu per bulan, namun kemudian melonjak jadi Rp 1,5 juta. Setelah negosiasi, akhirnya turun sedikit menjadi Rp 1,3 juta.

"Kita aksi waktu itu, turunnya Rp 1.300.000. Tapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, (jumlah pembeli) terus turun. Kita minta turun lagi agar seperti semula," jelas Jimmy.

Selain memprotes tarif tinggi, pedagang juga menolak surat edaran pengelola yang dinilai bernada ancaman. Dalam surat bertanggal Jumat (3/10) itu, disebutkan pedagang yang telat membayar sewa 20–23 hari akan langsung diganti dengan pedagang lain.

"Apabila kita sebagai pedagang telat membayar sewa, mereka melakukan pengancamanan dan penekanan. Karena isinya itu pengosongan kios dan pergantian pedagang," kata Jimmy.