Menkeu Purbaya Soal Proyek Gedung Pemprov DKI Jakarta di SCBD: Kalau Nggak Bisa Bangun Tahun Ini, Saya Diemin

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya proposal dari Pemprov DKI Jakarta terkait rencana pembangunan gedung bank Jakarta di SCBD, Jakarta Selatan.

Ia menegaskan hanya akan memberi dukungan jika proyek tersebut benar-benar bisa dimulai tahun ini. Karena itu, Purbaya datang menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10) pagi.

Dengan mengenakan batik, Purbaya tiba sekitar pukul 08.00 WIB bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan langsung disambut Gubernur Pramono beserta pejabat Pemprov DKI.

Saat tiba, Purbaya langsung menyinggung proposal dari Pemprov DKI Jakarta yang disebut ingin membangun gedung paling tinggi di Jakarta, saat menjawab pertanyaan wartawan.

"Nggak tau, katanya sih DKI punya proposal untuk pembangunan gedung paling tinggi katanya," ujar Purbaya, Selasa (7/10).

Rencana pembangunan tersebut dikabarkan akan dilakukan di Lot 1 kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Purbaya menyebut, dirinya ingin melihat sejauh mana kesiapan Pemprov DKI dalam mengeksekusi rencana ambisius itu.

"Coba kita lihat bisa nggak kita kerja sama dengan pemda DKI untuk mereka bisa bangun gedung di Lot 1 di kawasan SCBD. Kalau dia bisa mulai bangun di tahun ini saya kasih, kalau gak bisa saya diemin," kelakarnya.

Polemik Pemotongan Dana Bagi Hasil

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta kini tengah menghadapi tantangan berat usai rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Akibatnya, APBD DKI 2026 turun drastis dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (6/10).

Pemangkasan ini membuat Pemprov harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran di berbagai sektor.

Meski anggaran tertekan, Pramono menegaskan program bantuan pendidikan tidak akan tersentuh pemangkasan.evaluasi anggaran, apalagi pemangkasan.

"Dan saya sudah memutuskan, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya.

Efisiensi Perjalanan Dinas dan Anggaran Rapat

Langkah efisiensi akan menyasar pos perjalanan dinas, makan-minum, dan kegiatan rapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Pramono, penghematan ini penting agar program prioritas tetap berjalan.

"Hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di balik kota," ungkapnya.

BUMD Diminta Tak Andalkan APBD

Selain itu, Pramono memastikan tahun ini tidak akan ada Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD. Ia meminta BUMD mencari sumber pendanaan alternatif lewat kemitraan.