Dampak Pemangkasan Dana Transfer 2026, Pemprov Moratorium Penerimaan PJLP, Termasuk PPSU dan Damkar

JawaPos.com - Setelah legawa menerima pemotongan dana transfer, jajaran Pemprov DKI mulai meninjau ulang program yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Beberapa program yang tidak prioritas akan diefisiensi anggarannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menuturkan, upaya efisiensi saat ini sedang difinalisasi melalui forum asisten sekretaris daerah Jakarta. "Jadi, dua hari ini lagi kami lakukan forum asisten untuk lihatin satu-satu (mana yang diefisiensi, Red)," ujar Michael kepada Jawa Pos.

Meski masih dibahas dalam forum asisten, Michael menyebutkan beberapa program yang akan terdampak pemotongan dana transfer tersebut. Di antaranya, makan minum, perjalanan dinas, hingga kendaraan dinas operasional (KDO).

"Kami inventarisir agar penganggarannya lebih tepat. Misalnya, ketika merencanakan persediaan, belanja barang, itu yang sesuai kebutuhan, nggak berlebih dan sebagainya," jelasnya.

Senada dengan Pramono, Michael juga mengakui adanya penundaan pembangunan gedung milik pemerintah. Termasuk, pembangunan ataupun rehab sekolah. "Sekolah kami lihat prioritasnya, kalau memang harus segera diperbaiki, maka dialokasikan. Tapi kalau gedungnya masih bagus, ya mungkin dipertahankan dulu," tambahnya.

Demikian juga untuk perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Pemprov DKI memutuskan untuk moratorium tahun depan.

"Yang ada saat ini itu tetap. Tapi, untuk tahun depan, kan biasanya setiap tahun ada penambahan, nah itu yang dimoratorium," jelasnya. Sementara untuk perekrutan aparatur sipil negara (ASN), Michael menyebutkan, Pemprov DKI juga disebutkannya akan tetap dengan kondisi saat ini.

Lebih lanjut, Michael mengakui, pemotongan dana transfer yang mencapai Rp 15 triliun itu berdampak terhadap banyak program di Jakarta. Namun, ada beberapa yang ditegaskannya tidak diganggu. Di antaranya, bantuan KJP Plus, KJMU, hingga penanganan banjir.

"Penanganan banjir itu kan masalah prioritas. Tapi, seperti pengadaan tanah yang besar-besar, misalnya untuk taman, itu kami tunda dulu," katanya.

Di lokasi yang sama, dampak pemangkasan itu, Gubernur DKI Pramono Anung mengakui, ada banyak perubahan program di Jakarta. Dia memisalkan, perekrutan PJLP yang dilaksanakan besar-besaran tahun ini dan dijanjikannya berlanjut tahun depan. Di antaranya, perekrutan 1.100 PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) dan 1.000 petugas Damkar (Pemadam Kebakaran).

"Kemarin itu kan damkar itu kami buka seribu, pasukan putih 500 orang, karena pengurangan ini mungkin tahun depan, peluang itu juga akan berkurang. Tetapi, yang tahun ini, tahun 2025, semuanya tidak mengalami perubahan," jelasnya.