Pemprov DKI Jakarta Klarifikasi Dana Mengendap Rp 14,63 Triliun, Bantah Incar Bunga Bank

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dana mengendap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp 14,63 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan, tingginya dana mengendap bukan karena Pemprov DKI Jakarta sengaja menyimpan uang demi bunga atau keuntungan.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini di Jakarta, Rabu (22/10).

Suharini menjelaskan, setiap tahun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI memang tampak tinggi hingga November. Namun akan turun drastis di bulan Desember karena lonjakan pembayaran pada akhir tahun.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp 18 triliun," lanjutnya.

Fokus Percepatan Belanja dan Tata Kelola yang Baik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendorong seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Perlambatan belanja di triwulan II dan III, kata Pemprov DKI Jakarta, disebabkan oleh penyesuaian program quick win dalam APBD Perubahan 2025 serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan mendorong penyerapan anggaran di triwulan IV melalui belanja yang berkualitas dan berdampak langsung bagi warga Jakarta. Langkah ini juga diharapkan mengakselerasi perekonomian nasional.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan efisien.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen," ujar Pramono.

"Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun, di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," sambungnya.