Jakarta Miliki 3 Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Persiapkan Lahan Untuk Perbanyak Gedung

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan memperbanyak pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan di sejumlah wilayah. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat.

"Untuk sekolah rakyat, kami segera merapatkan dan memutuskan daerah-daerah yang bisa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahannya," ujar Pramono usai menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Balai Kota, Jumat (24/10).

Jika lahan telah tersedia, Kememterian Sosial (Kemensos) akan menganggarkan anggaran pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jika hal ini terwujud, maka ini menjadi bentuk kolaborasi yang sangat baik," kata Pramono.

Politikus PDIP ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal integrasi data penerima bantuan pendidikan agar program lebih tepat sasaran.

Mengingat Pemprov DKI Jakarta telah memiliki sejumlah program dibidang pendidikan. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah bagi difabel dan lansia.

"Banyak di antaranya sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika bisa disinergikan, saya yakin hasilnya akan lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta," jelasnya.

Mensos Saifullah Yusuf: APBN Siap Biayai Pembangunan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, kerja sama dengan Pemprov DKI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Jika lahan tersedia, pihaknya akan membuatkan desain hingga pembangunan.

"Pemerintah DKI menyiapkan lahannya, dan desain bangunan sudah disiapkan oleh tim Presiden. Insyaallah, jika lahan yang ditawarkan cocok, pembangunannya akan dibiayai menggunakan APBN sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden," kata Mensos Saifullah.