Pembayaran Gaji Pegawai Pemkot Tangsel akan Ditunda Dua Bulan, Wali Kota: Demi Kesehatan Fiskal

JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menunda pembayaran gaji pegawai selama dua bulan pada tahun depan. Kebijakan itu diambil sebagai langkah efisiensi dan upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, pemerintah pusat mengoreksi dana perimbangan untuk Kota Tangsel sebesar Rp 510 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah kota melakukan penyesuaian terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang sudah disusun bersama Badan Anggaran DPRD.

"Saya harus koreksi lagi, antara lain itu gaji pegawai ditunda selama 2 bulan dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) saya kurangi 6 persen, untuk menyeimbangkan pendapatan dengan belanja," kata Benyamin, Kamis (30/10).

Meski belum menyebut secara pasti bulan mana yang akan terdampak, Benyamin menegaskan penundaan gaji tersebut akan diatur secara teknis oleh jajarannya. Selain itu, sejumlah pos belanja hibah juga akan dipangkas, termasuk bantuan keuangan untuk KONI, LPTQ, hingga Baznas.

Benyamin menegaskan, langkah penghematan dilakukan agar APBD tetap seimbang tanpa harus menaikkan pajak daerah. "Pajak enggak saya naikkan. PBB juga tidak. Saya tidak mau membebani masyarakat. Karena itu, saya harus mengurangi belanja," terangnya.

Selain gaji dan hibah, efisiensi juga diberlakukan pada kegiatan pemerintahan. Rapat-rapat yang biasa digelar di hotel akan dipindahkan ke gedung milik pemerintah. Fasilitas konsumsi juga akan dihapus untuk rapat singkat.

"Belanja iklan juga saya efisienkan. Tidak mungkin saya melakukan kegiatan pemerintahan yang sumber anggarannya dan kegiatannya tidak ada di APBD, tidak boleh, melanggar hukum itu," tambahnya.

Menurut Benyamin, kebijakan ini mungkin tidak populer di kalangan pegawai, namun merupakan keputusan sulit yang harus diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. "Saya harus mengambil kebijakan ekstrem, mungkin tidak disukai orang, tapi saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangsel," pungkasnya.