Respons Wagub Rano dan DPRD DKI, Jakarta Jadi Kota Terpadat versi PBB

JawaPos.com - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantik perhatian para pemangku kebijakan di Jakarta. Dalam laporan World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results yang dirilis 23 November 2025, Jakarta disebutkan sebagai kota terpadat di dunia dengan populasi hampir 42 juta jiwa.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebutkan, temuan itu membuatnya terkejut. Sebab, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Jakarta hanya sekitar 11 juta jiwa.

“Jujur, kami juga agak confused ya. Mungkin Jakarta dihitung menjadi bagian dari Aglomerasi. Mungkin itu dihitung dari Depok, Bekasi, kemudian Bogor. Makanya, tiba-tiba populasi Jakarta sampai 42 juta. Wow, kami juga terkejut,'' terang Rano di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11).

Meski begitu, Rano menilai temuan PBB tersebut memberi sinyal bahwa Jakarta masih menjadi pusat pembangunan di wilayah Jabodetabek. ''Ini mengindikasikan Jakarta menjadi ujung tombak pembangunan kependudukan di wilayah Jabodetabek ini,'' tambahnya.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengakui, Jakarta tidak bisa sendiri mengatasi dampak dari banyaknya jumlah penduduk tersebut. ''Tentu ini harus kesadaran dari semua teman-teman di daerah. Nggak mungkin Jakarta bisa sendiri, gitu loh,'' katanya.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai perbedaan antara data PBB dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI maupun BPS itu menggambarkan tingginya mobilitas masyarakat keluar masuk ibukota.

''Saya baru-baru ini diskusi dengan gubernur tentang ERP (Electronic Road Pricing atau jalan berbayar) dimana akan diterapkan di Jalan Sudirman-Thamrin,'' terangnya.

Menurut Khoirudin, penerapan ERP itu seharusnya tidak hanya dilakukan di dalam kota. Melainkan, jalan-jalan yang berbatasan dengan daerah penyangga.

“Kalau mau membatasi kendaraan, bukan di dalam Jakarta. Tapi di pintu masuk dari timur, barat, selatan harus bayar. Tapi kita harus siapkan angkutan umum yang memadai supaya mereka tetap bisa masuk Jakarta tanpa menambah macet dan polusi,” katanya.

Khoirudin juga menyinggung tantangan sosial akibat besarnya populasi di kawasan Jabodetabek. “Jumlah penduduk yang besar memang menambah masalah sosial. Tapi di sisi lain, itu juga sumber rezeki karena perputaran ekonomi terjadi ketika orang banyak,'' jelasnya.

Dia mencontohkan keraguan investor untuk menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Ketika diminta penduduk 5 juta agar ekonomi berputar, mereka (IKN) tidak sanggup. Kalau tidak mencapai jumlah itu, ekonomi tidak akan berjalan lancar,” katanya.