Gubernur Jakarta Pramono Anung Alokasikan Rp3,75 Triliun untuk Subsidi Transjakarta Tahun 2026

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi Transjakarta tahun 2026 mencapai Rp3,75 triliun. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran jumbo ini akan difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah krusial di Jakarta. Meskipun total nilai APBD 2026 sebesar Rp81,32 triliun, atau turun dibanding tahun sebelumnya, layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

"APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ujar Gubernur Pramono, Sabtu (27/12).

Rincian Subsidi Transportasi Umum: Transjakarta Paling Besar

Untuk memastikan mobilitas warga tetap lancar dan terjangkau, Pemprov DKI mengucurkan dana jumbo melalui pos urusan perhubungan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, merinci pembagian subsidi transportasi tahun 2026 tersebut. 

"Subsidi Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar," terangnya.

Sementara untuk Subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar, subsidi Bus Sekolah: Rp105,38 miliar dan Layanan Kapal Perairan: Rp100,19 miliar. 

Sejumlah mandatory spending berupa anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% total belanja daerah diluar bantuan keuangan. Alokasi ini sudah melampaui ketentuan minimal. 

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%," ucapnya.

Pendidikan dan Kesehatan

Selain transportasi, pos anggaran pendidikan juga mendapatkan porsi besar senilai Rp19,75 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai sekolah swasta gratis (Rp282,46 miliar) hingga keberlanjutan KJP Plus (Rp3,25 triliun).

Di sektor kesehatan, dana dialokasikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun dan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan guna menjamin kesejahteraan warga.

Michael Rolandi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD 2026 akan dikelola dengan hati-hati.