Warning Gubernur Pramono ke Dinkes DKI: Jangan Ada Lagi Pasien Terhambat Prosedur Biaya!

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tancap gas memperkuat sistem kesehatan warga ibu kota. Dalam kunjungannya ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta di Gambir, Kamis (12/1), ia meminta faskes dan tenaga kesehatan (nakes) lebih proaktif melayani warga.

Salah satu fokus utamanya adalah memastikan layanan kesehatan bisa menjangkau semua kalangan tanpa hambatan biaya atau birokrasi yang rumit. Pramono juga mengapresiasi capaian tahun 2025 yang telah menjangkau 4,2 juta warga Jakarta. Angka ini tercatat melampaui target nasional.

"Saya berharap penguatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dilakukan. Pada tahun 2025, lebih dari 4,2 juta warga Jakarta telah mendapatkan layanan CKG, melampaui target nasional. Saya minta deteksi dini dilakukan secara aktif dan menjangkau seluruh kelompok usia," ujarnya, Kamis (12/2).

RS Standar Internasional di Grogol dan Cakung

Tak hanya layanan gratis, infrastruktur kelas dunia kini tengah dikebut. Pramono mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Kelas A berstandar internasional di Grogol Petamburan serta RS Royal Batavia di Cakung.

Ia menegaskan agar segala kendala mulai dari administrasi, ketersediaan alat kesehatan, hingga pembebasan lahan segera diselesaikan lewat koordinasi lintas sektor. Hal ini juga harus dibarengi dengan kesejahteraan para nakes, termasuk pegawai PPPK paruh waktu.

"Hal ini juga harus selaras dengan penguatan tenaga kesehatan, termasuk memastikan kepastian kontrak kerja dan jaminan sosial bagi pegawai Dinkes, khususnya pegawai PPPK paruh waktu. Hal tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mendukung kapasitas nakes dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat," ungkap Pramono.

Ambisi Tekan Stunting hingga 15 Persen

Masalah stunting juga menjadi prioritas mendesak. Saat ini, prevalensi stunting di Jakarta berada di angka 17,2 persen. Pramono mematok target ambisius agar angka tersebut turun menjadi 15 persen pada tahun 2026.

Langkah konkret yang disiapkan mencakup intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan rutin bagi balita.

Pramono menginginkan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari RSUD hingga Puskesmas, memberikan layanan yang ramah dan responsif. Ia tidak ingin lagi mendengar ada keluarga pasien yang dipusingkan oleh urusan administrasi saat kondisi darurat.

"Maka, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kinerja seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita pastikan respons yang cepat tanpa hambatan administrasi, termasuk dalam memastikan pembiayaan ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keluarga pasien tidak lagi dibebani persoalan prosedur maupun biaya layanan kesehatan," terangnya.

Sebagai informasi, bagi 270 ribu warga yang terdampak penonaktifan PBI-JK, Pemprov DKI menjamin status tersebut bisa direaktivasi melalui Dinas Sosial. Warga yang membutuhkan perawatan darurat tetap akan difasilitasi meskipun status kepesertaannya sedang nonaktif.