Kaleidoskop 2025, Daftar Panjang OTT KPK Tangkap Wamen, Gubernur, Bupati hingga Jaksa

JawaPos.com - Sepanjang tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat intensitas tinggi dalam penindakan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga antirasuah tersebut telah melakukan sebanyak 11 kali OTT yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga aparat penegak hukum.

Kasus-kasus yang diungkap KPK beragam, mulai dari dugaan pemerasan hingga suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Para tersangka diduga melakukan praktik korupsi secara sistematis dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, sepanjang 2025 KPK telah menetapkan total 118 orang sebagai tersangka dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Ratusan perkara tersebut diproses pada berbagai tahapan penegakan hukum.

“Rinciannya, sebanyak 69 perkara masih berada pada tahap penyelidikan, 110 perkara dalam tahap penyidikan, dan 112 perkara sudah masuk tahap penuntutan,” kata Fitroh dalam laporan akhir tahun KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12).

Selain itu, KPK juga mencatat sebanyak 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Sementara itu, 75 perkara lainnya telah dilaksanakan eksekusinya sesuai putusan pengadilan.

Dalam aspek pemulihan keuangan negara, Fitroh menyebut KPK berhasil mengembalikan aset negara senilai Rp 1,53 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut disebut sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” ucap Fitroh.

Pimpinan KPK yang berlatar belakang jaksa itu menambahkan, 11 kali OTT yang dilakukan sepanjang tahun ini menyasar berbagai latar belakang pelaku, mulai dari pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan guna menciptakan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berikut daftar OTT KPK sepanjang 2025:

1. OTT di Kabupaten OKU

Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertama KPK pada tahun 2025 dilakukan pada Maret lalu di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek infrastruktur.

Enam tersangka itu terdiri atas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU Nopriansyah, serta tiga mantan anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi III M. Fahrudin, dan Ketua Komisi II Umi Hartati, yang diduga menerima aliran suap.

Selain dari unsur penyelenggara negara, KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta, yakni M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap dalam pengaturan proyek tersebut.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pengondisian nilai proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OKU Tahun Anggaran 2025. Nilai proyek yang semula dianggarkan sebesar Rp 48 miliar disepakati untuk dinaikkan menjadi Rp 96 miliar.

Kenaikan nilai proyek tersebut diduga berkaitan dengan komitmen pemberian fee kepada sejumlah pihak, sebagai imbalan atas persetujuan dan kelancaran pelaksanaan proyek. KPK menilai praktik tersebut mencerminkan pola korupsi sistematis antara penyelenggara negara dan pihak swasta.