Mabes Polri Respons Usulan YLBHI Terkait Penarikan Personel Brimob dari Masyarakat

JawaPos.com - Pasca tewasnya Arianto Tawakal di Kota Tual, Maluku Tenggara, muncul desakan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), agar Polri menarik personel Brimob dari masyarakat. Desakan itu direspons oleh Korps Bhayangkara melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Menurut Isir, Brimob adalah salah satu organisasi Polri yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran pasukan tersebut bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, melainkan juga untuk urusan kemanusiaan dan pengamanan konflik sosial.

”Rekam sejarah jejak kehadiran dan pengabdian Brimob Polri di tengah-tengah masyarakat sangat panjang. Mulai dari penanganan tanggap darurat bencana alam seperti di Sumut, Aceh dan Sumbar yang masih tergelar sampai sekarang,” ungkap padbta dilansir dari Antara, Rabu (25/2).

Tidak hanya itu, personel Brimob kerap ditugaskan bawah kendali operasi atau BKO kepada satuan-satuan kewilayahan seperti polres dan jajaran. Tujuannya untuk memastikan terlaksananya perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat di berbagai daerah. Namun demikian, Polri tetap mengapresiasi usulan YLBHI.

”Polri berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan dan kritikan konstruktif dari setiap elemen masyarakat. Hal-hal itu diperhatikan oleh Polri sebagai institusi sipil yang terbuka di era demokrasi-supremasi sipil dengan nilai-nilai HAM, supremasi hukum dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas,” terang dia.

Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia.

”Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,” kata Dadang.

Pemecatan Bripda Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu.

Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus.

”Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,” ucap Dadang.

Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal.